Sekretariat DPRD Jatim Siapkan SE, ASN Wajib Gunakan Sepeda atau Transportasi Publik

JATIMTIMES – Sekretaris DPRD Jawa Timur (Sekwan), Ali Kuncoro, tengah menyiapkan langkah strategis dalam upaya menghemat energi sekaligus menekan biaya operasional di lingkungan legislatif.

Dalam waktu dekat, ia akan menerbitkan Surat Edaran (SE) resmi yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD Jatim untuk menggunakan moda transportasi massal atau bersepeda saat berangkat kerja pada hari tertentu.

Baca Juga : Kebijakan Tarif Parkir RSUD Notopuro Jadi Sorotan, DPRD Lakukan Evaluasi

Hal ini disampaikan Ali Kuncoro dalam diskusi yang digagas oleh Pojka Wartawan Indrapura, bertajuk "Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026" di Ruang Banmus DPRD Jatim, Rabu (29/4/2026).

Ali Kuncoro menegaskan bahwa kebijakan ini bukan lagi sekadar imbauan moral, melainkan instruksi resmi yang harus dijalankan sebagai bagian dari strategi menghadapi situasi fiskal yang ketat atau mode survival. "Akan saya bikin edaran resmi. Jadi sudah tidak imbauan atau anjuran, tapi saya perintahkan untuk hari tertentu, mungkin kami ambil Jumat, untuk semuanya saja menggunakan moda transportasi massal," tegasnya. 

Bahkan, bagi ASN yang bertempat tinggal di luar wilayah aglomerasi Surabaya, Ali telah menyiapkan kebijakan khusus. Ia memperbolehkan, bahkan meminta pegawai untuk bermalam di kantor guna memangkas biaya transportasi harian yang membengkak akibat kenaikan harga BBM.

"Bagi yang rumahnya di luar kota Surabaya, saya minta untuk bisa bermalam di kantor. Siapkan ruangan yang memungkinkan untuk mereka tidur, tapi tetap harus terbatas dalam penggunaan energi listrik dan air," tambahnya.

Meskipun efisiensi sedang digalakkan, Ali menjamin bahwa standar pelayanan kepada pimpinan dan anggota dewan tidak akan menurun. Ia menuntut jajarannya untuk tetap memberikan excellent service meski dalam kondisi keterbatasan anggaran.

"Tugas kita di sini memberikan pelayanan secara paripurna. Kalau masih ada satu anggota pun yang komplain, berarti kita belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kita harus kerja keras menggunakan otak, kerja cerdas, dan tetap ikhlas meski situasi tidak mudah," tegas Ali.

Bagi pegawai yang berdomisili di sekitar area kantor Indrapura, Ali mendorong gerakan bike to work atau bekerja menggunakan sepeda. Langkah ini diambil menyusul lonjakan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang dirasakan langsung dampaknya.

Dalam hal ini, Ali mencontohkan pengalamannya sendiri. Ia mengaku, biaya pengisian rutin kendaraan yang semula sekitar Rp520 ribu, kini membengkak hingga mencapai Rp1,3 juta. "Kan kami pakai BBM non-subsidi. Karena saya kan tidak mungkin pakai BBM subsidi jatahnya masyarakat, kan enggak enak juga kalau dilihat," paparnya.

Baca Juga : Paradoks Gadget Menurut Pakar Psikologi Pendidikan: Antara Akselerasi Kecerdasan dan Ancaman Melemahnya Generasi Anak

Rencana strategis Sekwan ini mendapat dukungan penuh dari legislatif. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, menilai instruksi tersebut sangat relevan.

Budiono juga menceritakan pengalamannya sendiri yang mulai rutin menggunakan moda transportasi publik untuk mobilitas kerja dari daerah asalnya di Bojonegoro.

"Saya ini sudah beberapa kali, dari Bojonegoro ini naik kereta Rp75 ribu, sampai stasiun naik Grab Rp50 ribu, cukup efisien. Kalau saya pakai kendaraan pribadi, ini bisa menghabiskan 50 liter BBM. Pakai transportasi umum itu lebih enak dan cepat," ungkap Budiono memberikan gambaran perbandingan biaya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut lantas menantang agar lingkungan Indrapura benar-benar menjadi pelopor gerakan ini agar bisa menjadi contoh nasional dan segera diikuti oleh dinas-dinas lain di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Saya pengen dimulai dari lembaga dari Indrapura dulu. Bahwa di DPRD enggak ada kendaraan pribadi yang parkir di hari itu. Kalau ini dimulai Pak Sekwan, pasti akan langsung dilirik oleh Ibu Gubernur dan menjadi terobosan luar biasa, bisa jadi percontohan nasional," pungkas Budiono.