Kemiskinan RI World Bank 68% vs BPS 8%, Kenapa Bisa Jomplang? Ini Penjelasan Pakar UGM

JATIMTIMES - Isu soal angka kemiskinan di Indonesia kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Perdebatan mencuat setelah muncul klaim bahwa tingkat kemiskinan nasional mencapai lebih dari 60 persen, bahkan disebut hingga 68,3 persen. Angka itu jauh berbeda dengan data resmi pemerintah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Lantas, mana yang benar? Apakah benar mayoritas masyarakat Indonesia masuk kategori miskin?

Baca Juga : Isyarat Oksigen dalam Alquran Terungkap Jauh Sebelum Sains Modern

Dalam sejumlah unggahan yang beredar di Threads, disebutkan bahwa data World Bank menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di kisaran 60,3 persen hingga 68,3 persen dari total populasi.

Narasi tersebut bahkan dibandingkan langsung dengan data BPS yang hanya mencatat angka kemiskinan sekitar 8 persen. Perbedaan ini memicu kecurigaan sebagian warganet.

“Saya ulang ya. Faktanya menurut World Bank, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai sekitar 60,3% hingga 68,3% dari total populasi,” tulis akun Threads @travelwithko***. 

Unggahan itu juga menyoroti perbedaan mencolok dengan data resmi pemerintah. “Jauh beda dengan hasil survey BPS yaitu di angka 8,25%,” lanjutnya.

BPS sendiri telah merilis angka terbaru kemiskinan nasional berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
Hasilnya, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang.

“Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan.” demikian ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono pada Juli 2025 lalu. 

Pada periode tersebut, rata-rata garis kemiskinan nasional berada di angka Rp609.160 per kapita per bulan. Untuk satu rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota, batasnya sekitar Rp2.875.235 per bulan.

Perbedaan angka yang sangat jauh ini ternyata bukan tanpa sebab. Dosen Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menjelaskan bahwa metode penghitungan antara World Bank dan BPS memang berbeda.

Menurutnya, World Bank menggunakan pendekatan garis kemiskinan internasional berbasis purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli.

“Akibatnya, garis kemiskinan dibesarkan hampir tiga kali lipat. Jumlah penduduk miskin menjadi sangat terdistorsi hingga muncul klaim ekstrem seperti lebih dari 60 persen penduduk Indonesia miskin,” terang Wisnu, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (5/5/2026). 

Ia menambahkan, banyak infografis di media sosial keliru karena mengonversi nilai PPP menggunakan kurs rupiah saat ini, bukan faktor konversi PPP yang seharusnya.

Wisnu juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak termasuk negara termiskin di dunia. Secara klasifikasi, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country).

“Indonesia jelas bukan termasuk negara termiskin di dunia, apalagi peringkat kedua,” ujar dosen yang concern mengkaji bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan/EQUITAS (Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality). 

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya selesai. Salah satu tantangan terbesar justru ada pada kelompok masyarakat rentan.

Kelompok ini dikenal sebagai near-poor atau masyarakat yang secara statistik tidak miskin, namun sangat dekat dengan garis kemiskinan.

Baca Juga : Gaji Hakim Tembus Rp 105 Juta, Tertarik Kuliah Hukum? Ini Rekomendasi Kampus Terbaik di Indonesia

“Dalam dikursus ekonomika kesejahteraan, kelompok ini sering disebut sebagai near-poor atau economically vulnerable, dan jumlahnya jauh lebih besar dibanding angka kemiskinan resmi,” ucapnya.

Jika garis kemiskinan dinaikkan sekitar 1,5 kali, maka jumlah masyarakat miskin dan rentan bisa melampaui 50 persen populasi.

Artinya, lebih dari separuh masyarakat Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi rawan jatuh miskin, terutama jika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan.

Wisnu juga menyinggung bahwa garis kemiskinan nasional saat ini masih berbasis kebutuhan dasar minimum, seperti makanan, pakaian, dan perumahan sederhana.

Namun, menurut banyak peneliti, standar tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak saat ini. Misalnya, biaya transportasi, akses internet, hingga jaminan sosial belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan.

Di tengah perdebatan tersebut, kondisi ekonomi saat ini memang tengah menjadi perhatian, termasuk nilai tukar rupiah yang terus melemah. Adapun nilai tukar rupiah per-Selasa (5/5/2026) melemah di level Rp17.407 per dolar AS. Rupiah melemah 13 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyebut bahwa rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya. “Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kondisi global, seperti kenaikan harga minyak, penguatan dolar AS, hingga meningkatnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat.

Meski begitu, ia menilai ekonomi domestik masih cukup solid dan memiliki peluang untuk pulih.

Istilah undervalued merujuk pada kondisi ketika nilai mata uang lebih rendah dari nilai wajarnya.
Dalam konteks rupiah, ini berarti nilai tukar saat ini dinilai terlalu lemah dibandingkan kekuatan ekonomi yang mendasarinya.

Dengan demikian, perbedaan angka kemiskinan antara World Bank dan BPS bukan berarti salah satu pihak berbohong. Perbedaan tersebut muncul karena metode penghitungan yang tidak sama.

Data BPS mencerminkan kondisi kemiskinan berdasarkan standar nasional, sementara World Bank menggunakan standar global berbasis daya beli.

Namun di balik itu, ada satu hal yang menjadi catatan, dimana jumlah masyarakat rentan di Indonesia masih besar dan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.