Dosen dan Mahasiswa Unisba Blitar Perkuat Literasi Demokrasi melalui Edukasi PDPB di KPU Kabupaten Blitar

JATIMTIMES - Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar terus memperkuat peran pendidikan tinggi dalam pembangunan demokrasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema edukasi politik mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dengan melibatkan mahasiswa Semester II Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Baca Juga : Unisma Jadi Kampus Pertama di Malang yang Buka Magister Pertanian Berkelanjutan

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan oleh dosen Ilmu Administrasi Negara Unisba Blitar, Ferida Asih Wilujeng S.Sos., M.AP., bersama mahasiswa sebagai bentuk kolaborasi akademik dalam memperkuat literasi demokrasi generasi muda.

Pentingnya Data Pemilih Akurat

Dalam kegiatan itu, mahasiswa mendapatkan pendampingan edukasi politik mengenai pentingnya kualitas data pemilih dalam menjaga integritas pemilu. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada fungsi strategis data pemilih dalam sistem demokrasi, prinsip-prinsip penyusunan data pemilih, hingga urgensi pelaksanaan PDPB secara berkelanjutan.

Ferida Asih Wilujeng menjelaskan bahwa pemilu merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Karena itu, keberadaan data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi aspek mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas penyelenggaraan pemilu.

“Data pemilih bukan sekadar administrasi kependudukan, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjamin hak konstitusional masyarakat untuk memilih. Karena itu, akurasi data pemilih harus terus dijaga agar demokrasi berjalan berkualitas dan inklusif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data pemilih mencakup identitas dasar warga negara seperti nama, alamat, usia, hingga status kewarganegaraan yang bersumber dari data kependudukan dan kemudian diolah oleh KPU menjadi daftar pemilih. Pengelolaan data tersebut secara normatif telah diatur melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022.

Menurut Ferida, dalam penyusunan data pemilih, terdapat tiga prinsip utama yang wajib dijaga, yakni komprehensif, akurat, dan mutakhir. Ketiga prinsip itu menjadi elemen penting untuk memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih maupun munculnya data pemilih tidak valid yang berpotensi mengganggu integritas pemilu.

“Data pemilih memiliki fungsi yang sangat strategis. Mulai dari dasar penetapan daftar pemilih tetap, perencanaan jumlah TPS, hingga distribusi logistik pemilu. Jika data tidak akurat, maka dampaknya bisa sangat luas terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Edukasi Politik untuk Generasi Muda

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan atau PDPB. Program tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh KPU untuk menyesuaikan data pemilih dengan dinamika kependudukan yang selalu berubah.

Perubahan domisili, perubahan status sipil, pemilih pemula, hingga data warga meninggal dunia menjadi bagian dari dinamika yang harus terus diperbarui agar daftar pemilih tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ferida menilai, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan data pemilih yang berkualitas. Karena itu, pendekatan edukatif kepada masyarakat, khususnya generasi muda, perlu terus diperkuat.

“Generasi muda harus memiliki kesadaran bahwa menjaga validitas data pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab demokrasi. Edukasi seperti ini penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga memahami praktik administrasi kepemiluan secara nyata,” jelasnya.

Baca Juga : Haul ke-55, Nilai Perjuangan KH Wahab Jadi Fondasi Penguatan Pesantren dan Kemajuan Bangsa

Ia menambahkan, penggunaan media digital seperti video edukasi dinilai menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya PDPB. Menurutnya, penyampaian informasi yang komunikatif dan mudah dipahami menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi publik.

Sementara itu, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Blitar, Chepto Rosdyanto, menyambut positif kegiatan edukasi politik yang melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan penyelenggara pemilu menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesadaran demokrasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

“Kami mengapresiasi keterlibatan dosen dan mahasiswa Unisba Blitar dalam kegiatan edukasi politik ini. Partisipasi dunia akademik sangat penting untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data pemilih yang akurat dan mutakhir,” ujarnya.

Kolaborasi Kampus dan KPU

Chepto menegaskan, PDPB merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pilih masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara KPU, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

“PDPB adalah tulang punggung integritas pemilu. Melalui edukasi yang berkelanjutan, kami berharap masyarakat semakin sadar untuk aktif memperbarui data kependudukan sehingga kualitas daftar pemilih semakin baik,” katanya.

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijalankan Unisba Blitar, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman akademik di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung mengenai dinamika demokrasi dan administrasi kepemiluan di lapangan.

Melalui edukasi politik yang melibatkan mahasiswa sejak dini, Unisba Blitar berharap lahir generasi muda yang memiliki kesadaran demokrasi, kepedulian sosial, serta pemahaman yang kuat mengenai pentingnya menjaga kualitas pemilu di Indonesia.