DPRD Surabaya Desak Standardisasi Ketat dan Mitigasi Program Makan Bergizi Gratis

JATIMTIMES  – Menanggapi laporan kasus keracunan masal yang menimpa siswa sekolah di Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri SSos mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi total dan standardisasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Meski program ini merupakan kebijakan strategis yang baik, aspek keselamatan dan higienitas makanan kini menjadi sorotan utama.

Standarisasi Higienitas di Atas Sekadar "Bau dan Basi"

Syaifuddin menekankan bahwa kontrol kualitas makanan yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah perlu ditingkatkan. Selama ini, pemeriksaan oleh guru di sekolah sering hanya bersifat visual dan sensorik—seperti melihat apakah makanan basi atau mencium baunya. 

"PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita butuh standardisasi kontrol agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk mengevaluasi kemampuan dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sebagai pemasok," ujar Syaifuddin Zuhri. 

DPRD Surabaya akan menginstruksikan Komisi D untuk segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan sidak ke dapur-dapur pemasok makanan. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, dewan menyarankan adanya penghentian sementara operasional pemasok tersebut untuk pemeriksaan medis dan laboratorium. 

"Evaluasi itu wajib. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia ini justru menjadi momok menakutkan bagi orang tua dan anak-anak. Surabaya adalah Kota Layak Anak, maka keselamatan mereka adalah prioritas tertinggi," tegas ketua dewan. 

Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, dewan juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan kembali peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) secara maksimal. Hal ini penting untuk memberikan pertolongan pertama (first aid) yang cepat jika terjadi keadaan darurat, terutama bagi sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dari rumah sakit. 

Selain teknis pengawasan, pemerintah juga diminta untuk melakukan langkah pemulihan trauma (trauma healing) bagi siswa. Perlu ada edukasi dan pembuktian nyata kepada siswa bahwa makanan yang mereka konsumsi selanjutnya benar-benar sehat dan aman. 

"Kita harus memberikan dukungan agar anak-anak kembali yakin dan merasa aman. Jangan sampai ada ketakutan kolektif untuk mengonsumsi makanan bergizi karena insiden ini," tambah Syaifuddin. (Adv)