Dispendukcapil Kabupaten Blitar Perkuat Integrasi Layanan Lapak Maini Bersama Faskes dan Mitra Instansi

JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten Blitar terus memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui inovasi Lapak Maini atau Layanan Pengajuan Adminduk melalui Instansi Lain. Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Administrasi Kependudukan sekaligus sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan ISO 27001 di Ruang Rapat Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari Dispendukcapil Kabupaten Blitar, rumah sakit, puskesmas, klinik, Kementerian Agama, hingga Pengadilan Agama. Sinergi itu dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun layanan publik yang cepat, terintegrasi, sekaligus aman bagi masyarakat.

Baca Juga : Babak Baru Kasus Koperasi MSI Magetan: Dua Terdakwa Terancam 5 Pasal Berlapis, Ini Jadwal Persidangannya

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, drh Adi Andaka, menegaskan inovasi Lapak Maini menjadi jawaban atas tuntutan pelayanan publik modern yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi.

“Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantre di kantor Dispendukcapil. Pengurusan dokumen kependudukan kini dapat didekatkan dan diintegrasikan langsung melalui instansi Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia mengatakan, Pemkab Blitar berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, integrasi layanan menjadi langkah penting untuk menghilangkan ego sektoral sekaligus mempercepat penerbitan dokumen kependudukan masyarakat.

Layanan Adminduk Semakin Mudah dan Terintegrasi

Melalui Lapak Maini, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah melalui fasilitas kesehatan maupun instansi mitra. Layanan tersebut meliputi pengajuan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), akta kematian, akta perkawinan non muslim, hingga perubahan elemen data kependudukan terkait status perkawinan.

Skema pelayanan itu memungkinkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan lebih cepat tanpa harus datang langsung ke kantor Dispendukcapil. Misalnya, warga yang melahirkan di rumah sakit atau puskesmas dapat langsung mengurus akta kelahiran, KK baru, hingga KIA dari fasilitas kesehatan tempat persalinan berlangsung.

Dalam paparan materi yang disampaikan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Tunggul Adi Wibowo, disebutkan bahwa efektivitas penerapan Lapak Maini terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Data pengajuan adminduk melalui Lapak Maini tercatat terus meningkat sejak 2023 hingga triwulan pertama 2026. Untuk layanan akta kelahiran misalnya, persentase pengajuan melalui Lapak Maini naik dari 3,80 persen pada 2023 menjadi 11,60 persen pada triwulan pertama 2026.

Sementara untuk layanan kartu keluarga meningkat dari 7,40 persen menjadi 8,59 persen. Sedangkan layanan KIA naik dari 4,40 persen menjadi 8,65 persen.

Secara keseluruhan, hingga triwulan pertama 2026 tercatat pengajuan melalui Lapak Maini mencapai 5.102 akta kelahiran, 5.104 kartu keluarga, dan 5.070 KIA.

Tunggul menilai peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan adminduk berbasis integrasi digital.

“Lapak Maini hadir untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya cepat, dekat, dan ora ragat. Masyarakat bisa memperoleh layanan adminduk secara lebih praktis melalui fasilitas kesehatan maupun instansi mitra,” katanya.

Menurutnya, penerapan layanan terintegrasi juga berdampak pada efisiensi waktu pelayanan sekaligus meningkatkan validitas data kependudukan. Data yang masuk langsung dari fasilitas kesehatan dinilai mampu meminimalisir kesalahan input maupun manipulasi dokumen persyaratan.

Penguatan Keamanan Data Jadi Prioritas

Selain membahas evaluasi layanan, kegiatan tersebut juga menyosialisasikan penguatan keamanan data kependudukan melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan ISO 27001.

Adi Andaka menegaskan keamanan informasi menjadi aspek krusial di tengah meningkatnya pemanfaatan layanan digital pemerintahan. Karena itu, Pemkab Blitar mendorong seluruh operator dan mitra layanan untuk menjaga kerahasiaan serta integritas data masyarakat.

Baca Juga : Kabar Baik! PLN Hadirkan Promo Tambah Daya Listrik Diskon 50 Persen, Berlaku hingga 2 Juni 2026

“SMKI Adminduk hadir untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan data masyarakat dilakukan secara aman, terlindungi, dan akuntabel, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi data,” ujarnya.

Dalam materi sosialisasi dijelaskan bahwa penerapan keamanan informasi di Lapak Maini dilakukan melalui sejumlah mekanisme, antara lain pembatasan akses data hanya bagi petugas berwenang, penggunaan akun login petugas, pembatasan akses dokumen digital, serta penyimpanan data pada sistem yang terenkripsi dan aman.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat seperti nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, akta kelahiran, dan data bayi baru lahir.

Selain menjaga kerahasiaan data, penerapan sistem keamanan informasi juga dinilai mampu meningkatkan validitas data kependudukan. Data yang diajukan langsung dari fasilitas kesehatan membantu memastikan data lebih akurat karena berasal dari tenaga kesehatan dan langsung tersinkronisasi dengan database kependudukan.

Tunggul menambahkan, penerapan keamanan informasi tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

“Keamanan data adalah prioritas kami. Pelayanan yang cepat harus dibarengi perlindungan data yang kuat agar masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan layanan digital adminduk,” tegasnya.

Dorong Sinergi Lintas Instansi

Dalam forum monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Blitar juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung keberhasilan layanan administrasi kependudukan terintegrasi.

Kolaborasi itu melibatkan fasilitas kesehatan, Kementerian Agama, hingga Pengadilan Agama agar proses administrasi masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan.

Adi Andaka mengatakan sinergi tersebut telah terbukti mempermudah masyarakat dalam berbagai layanan, mulai dari pengurusan kelahiran di fasilitas kesehatan, pencatatan perkawinan, hingga perubahan status perkawinan pasca putusan pengadilan.

“Melalui pemanfaatan inovasi Lapak Maini, kita bersama-sama telah memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum yang cepat, dekat, dan ora ragat,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang bersama untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis di lapangan serta menyelaraskan persepsi antarinstansi.

Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi, integrasi sistem, dan komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan layanan yang responsif dan membahagiakan masyarakat.

“Mari rumuskan solusi bersama demi pelayanan publik Kabupaten Blitar yang semakin prima, responsif, dan membahagiakan masyarakat,” pungkasnya.