Kunjungi Polrestabes dan Pengadilan Negeri, Empat Pimpinan Dewan Surabaya Sepakat Soal Ini 

JATIMTIMES - Pimpinan DPRD Surabaya menggelar audiensi dengan Polrestabes Surabaya serta Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (21/5). Pertemuan dilakukan secara tertutup.  

Empat pimpinan DPRD Surabaya secara bersamaan bergantian mendatangi Polrestabes Surabaya serta Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka yaitu, Ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri, Wakil Ketua Arif Fathoni, Bahtiar Rifai, dan Laila Mufida. 

Baca Juga : Setiap Tahun Ada Saja Masyarakat Tertipu Haji Non Prosedural, Imigrasi Surabaya Ingatkan Ini

Dalam pembahasan tertutup di kantor polisi salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah perlindungan anak di tengah derasnya arus digitalisasi. DPRD Surabaya menilai perkembangan teknologi membawa dampak ganda. Di satu sisi membuka akses informasi dan pendidikan, namun di sisi lain menghadirkan ancaman baru berupa kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang sulit terkontrol. 

Ketua DPRD Surabaya menegaskan bahwa perlindungan generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dinilai perlu membangun sistem pengawasan dan edukasi yang lebih kuat agar anak-anak Surabaya tidak menjadi korban perkembangan zaman.

“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan dengan jajaran Polrestabes Kota Surabaya, Kamis (21/5/2026). 

Selain isu perlindungan anak, pembahasan juga mengarah pada meningkatnya keresahan masyarakat terkait keamanan jalan raya. Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir semrawut di sejumlah titik kota dinilai mulai mengganggu kenyamanan publik. 

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah maraknya juru parkir liar yang diduga tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga membuka celah praktik pungutan liar di lapangan. DPRD dan Polrestabes Surabaya sepakat bahwa persoalan tersebut membutuhkan langkah teknis yang lebih tegas dan terukur.  

Kapolrestabes Surabaya memastikan pihaknya siap mendukung langkah penertiban secara menyeluruh. Kepolisian bersama pemerintah kota disebut akan memetakan titik-titik rawan pelanggaran serta menyiapkan pola pengawasan yang lebih intensif. 

“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan.
Usai dari Polrestabes Surabaya rombongan pimpinan dewan beralih ke Pengadilan Negeri Surabaya.  

Mereka diterima jajaran humas Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendiskusikan sejumlah persoalan krusial yang selama ini dihadapi lembaga yudikatif tersebut. 

Baca Juga : Dispendukcapil Kabupaten Blitar Perkuat Integrasi Layanan Lapak Maini Bersama Faskes dan Mitra Instansi

Dalam pertemuan itu, Syaifuddin mengaku cukup terkejut setelah mendengar langsung paparan kondisi internal PN Surabaya. Menurutnya, pengadilan kelas 1A khusus yang menangani berbagai perkara besar ternyata masih menghadapi keterbatasan ruang sidang hingga fasilitas pengarsipan.  

“Kompleksitas peristiwa hukum di Surabaya sangat tinggi. Semua jenis perkara ada di sini. Tapi ternyata ruang sidang dan sarana pendukungnya belum memadai,” ujarnya. 

Ia menyoroti kondisi yang menyebabkan proses persidangan kerap harus menunggu antrean panjang. Bahkan dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum yang membawa terdakwa maupun saksi harus menunggu karena keterbatasan ruang sidang yang tersedia. 

Persoalan itu semakin terasa pada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Saat ini, sidang tipikor di wilayah Surabaya masih bergantung pada ruang sidang terbatas, sementara sebagian agenda persidangan harus bergeser ke wilayah lain karena keterbatasan fasilitas. 

Menurut Syaifuddin, kondisi tersebut berpotensi menghambat asas peradilan cepat dan sederhana yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Ia menegaskan kunjungan DPRD bukan untuk mencampuri independensi lembaga peradilan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan hukum di Surabaya. 

“Kami tidak boleh intervensi, tidak boleh memohon perkara. Tapi kami punya tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan baik,” tegasnya.