Kawal Seleksi Kepala Bappeda, Saifudin DPRD Jatim Tekankan Integritas dan Kompetensi

JATIMTIMES – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses seleksi pengisian jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim yang kini dikabarkan tengah mengerucut ke dua nama.

Parlemen menekankan pentingnya aspek integritas dan kompetensi mutlak sebagai basis utama penentuan figur definitif, sekaligus mendesak Pemprov Jatim untuk menanggalkan segala bentuk pertimbangan politik subjektivitas.

Baca Juga : Sikapi Kenaikan BBM Non-Subsidi, DPRD Surabaya Minta SPBU Tetap Jaga Stok dan Kualitas Petralite

Desakan tersebut disuarakan oleh anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifudin Zuhri. Ia menilai posisi kepala Bappeda terlampau strategis karena menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan makro, termasuk penanganan kemiskinan, ketimpangan wilayah, hingga sinkronisasi pembangunan antarkabupaten/kota.

Oleh sebab itu, proses pengisian jabatan ini harus bersandar penuh pada sistem merit (merit system) yang murni dan objektif agar tidak melahirkan polemik di ruang publik. “Komisi A menaruh perhatian serius terhadap proses seleksi kepala Bappeda Jatim," tegas Saifudin Zuhri dikonfirmasi Jumat (12/6/2026).

"Jabatan ini terlalu strategis jika penentuannya tidak benar-benar berbasis kapasitas dan merit system. Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih nantinya adalah figur terbaik, bukan sekadar yang punya kedekatan tertentu," sambung legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Saifudin mengingatkan bahwa tantangan pembangunan di Jatim ke depan sangat kompleks, mulai dari mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga menekan angka pengangguran. Bappeda Jatim diwanti-wanti agar tidak terjebak menjadi lembaga administrator yang sekadar piawai menyusun tumpukan dokumen di atas kertas, namun kedodoran dalam mengawal efektivitas program di lapangan.

Kriteria pemimpin baru yang paham detail data anggaran, memiliki rekam jejak yang bersih, serta berani mengambil keputusan taktis mengeksekusi program pembangunan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

“Kepala Bappeda ke depan harus sosok petarung pembangunan, bukan sekadar administrator. Jawa Timur menghadapi tantangan besar: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan wilayah, pengangguran, hingga sinkronisasi pembangunan kabupaten/kota. Jangan sampai Bappeda hanya menjadi tempat menyusun dokumen, tetapi lemah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif,” ujarnya.

Lebih jauh, sorotan Komisi A DPRD Jatim juga mengarah pada performa birokrasi Pemprov Jatim yang saat ini masih menyisakan sekitar sembilan jabatan eselon II yang lowong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Saifudin menilai, ketergantungan yang terlalu lama pada status Plt tidak ideal karena membatasi kewenangan kepemimpinan dalam mengambil keputusan strategis.

Baca Juga : Imbas Harga Pertamax Naik, Komisi B DPRD Jatim Warning Ancaman Migrasi Masal ke Pertalite

Meski DPRD Jatim membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam wilayah teknis panitia seleksi (pansel), pengawasan ketat akan terus berjalan demi memastikan roda pelayanan publik di Jawa Timur tidak berjalan dalam mode sementara.

“Kami terus mendorong agar kekosongan jabatan strategis segera diselesaikan. Terlalu lama bergantung pada Plt tentu tidak ideal bagi birokrasi," urai legislator asal Dapil Malang Raya ini.

"Karena bagaimanapun, pejabat definitif memiliki kewenangan dan kepastian kepemimpinan yang lebih kuat untuk menjalankan program secara maksimal. Jangan sampai ada kesan birokrasi berjalan dalam mode sementara terlalu lama,” lanjutnya.

Ia menegaskan, percepatan pengisian jabatan definitif di lingkungan Pemprov Jatim harus diletakkan sebagai prioritas utama demi menjaga stabilitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik masyarakat luas.

“Yang kita khawatirkan adalah melambatnya pengambilan keputusan strategis dan pelayanan publik. Maka percepatan pengisian jabatan harus menjadi prioritas Pemprov. Komisi A memang tidak masuk pada teknis pansel, tetapi fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan. Kami akan mengawal agar tata kelola pengisian jabatan strategis ini benar-benar objektif, profesional, dan tidak melahirkan polemik di publik,” pungkasnya.