Menkop Buka Suara soal Tuntutan Hentikan Kopdes Merah Putih, Sebut Mahasiswa Tak Perlu Pesimis

JATIMTIMES - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menurutnya, program tersebut justru dirancang sebagai upaya membangun aktivitas ekonomi yang lebih produktif di tingkat desa dan kelurahan.

Ferry mengatakan pihaknya memahami munculnya berbagai pandangan terkait program baru tersebut. Namun, ia mengingatkan agar publik, termasuk kalangan mahasiswa, tidak terburu-buru bersikap pesimistis.

Baca Juga : Gelar Aksi di Kantor Dewan, Ini 9 Tuntutan Mahasiswa

“Kami baru pertama kali menjalankan program ini atas arahan Presiden, mulai dari membangun infrastruktur, menyiapkan badan hukum, sampai proses operasionalnya. Tentu tidak mudah, tetapi jangan langsung pesimis,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (17/6). 

Ferry menjelaskan, pemerintah telah menyesuaikan target pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Jika sebelumnya ditargetkan mencapai 80 ribu unit, kini jumlah tersebut direvisi menjadi maksimal 40 ribu unit hingga akhir tahun.

Menurutnya, hingga saat ini progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 30 ribu unit. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

“Kan memang dari proses pembangunan fisik yang sekarang sedang dilakukan, kami menilai paling maksimal 40 ribu di tahun ini,” katanya.

Selain pembangunan fisik, Ferry menekankan bahwa operasionalisasi Kopdes Merah Putih juga memerlukan pendekatan yang matang. Pemerintah akan mengedepankan studi kelayakan (feasibility study) agar koperasi yang dibentuk dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan penyusunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Koperasi Desa ini amanatnya Undang-Undang 45 Pasal 33 dengan seluruh ayat-ayatnya. Kalau mahasiswanya anti Pasal 33, mahasiswa dari negara mana itu?” ujar Ferry.

Isu penghentian Kopdes Merah Putih sendiri mencuat dalam aksi demonstrasi yang digelar sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari wilayah Jabodetabek. Aksi yang berlangsung pada Jumat (12/6) itu semula direncanakan berpusat di Bundaran HI, Jakarta Pusat, namun kemudian berpindah setelah adanya pengalihan oleh aparat keamanan.

Selain menyoroti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, massa aksi juga menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pengelolaan anggaran negara hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga : Demo di Grahadi, Mahasiswa Kritisi MBG hingga Koperasi Merah Putih

Untuk lebih jelasnya, berikut lima tuntutan utama yang mereka suarakan:

1. Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.

5. Mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik.

Terlepas dari kritik yang disampaikan dalam aksi mahasiswa, Ferry menegaskan pemerintah masih terus melanjutkan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.