Motor Listrik BGN Mau Dihibahkan, Puguh DPRD Jatim Ingatkan Kesejahteraan Guru Honorer

JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan pemerintah agar wacana hibah motor listrik dari Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengalihkan perhatian dari persoalan kesejahteraan guru honorer.

Menurutnya, akar masalah utama tenaga pendidik non-ASN adalah ketidakpastian status dan rendahnya pendapatan, bukan sekadar fasilitas operasional. Itulah yang harus jadi perhatian utama dalam menentukan prioritas kebijakan. 

Baca Juga : Menepi Sejenak ke Kebun Teh Wonosari: Sejuknya Bikin Enggan Pulang

Puguh menilai rencana pengalihan kendaraan milik BGN tersebut sebagai langkah pemanfaatan aset yang baik agar tidak mubazir. Namun, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini menegaskan bahwa intervensi fasilitas tidak boleh dianggap sebagai solusi tunggal yang menyelesaikan problem sistemik guru honorer.

“Gagasan tersebut bagus saja. Daripada motor listrik yang sudah diadakan tidak terpakai, tentu lebih bermanfaat jika bisa digunakan untuk mendukung mobilitas guru honorer. Tetapi persoalan fundamental guru honorer bukan hanya soal mendapatkan barang atau fasilitas,” kata Puguh, Selasa (23/6/2026).

Puguh menjelaskan bahwa prioritas mendesak yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah adalah kejelasan karier bagi para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai daerah. Loyalitas dan dedikasi tinggi yang diberikan oleh para tenaga pendidik tersebut dinilai sering kali berbanding terbalik dengan jaminan masa depan mereka.

“Yang paling penting adalah kepastian nasib mereka. Banyak guru honorer yang sampai hari ini masih belum memiliki kejelasan status. Mereka tetap mengabdi, tetapi masa depannya tidak menentu,” ujar legislator asal Dapil Malang Raya ini.

Selain status kepegawaian, ia memberikan catatan kritis terhadap rendahnya tingkat honorarium guru honorer di lapangan. Beban kerja yang krusial sebagai garda depan sektor pendidikan nasional belum diimbangi dengan kompensasi yang adil, sehingga perbaikan kesejahteraan harus tetap menjadi fokus utama kebijakan.

“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang menerima honor tidak sebanding dengan effort dan pengabdian yang mereka berikan kepada dunia pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” tegas Puguh.

Lebih lanjut, Puguh mengingatkan bahwa skema pengalihan barang milik negara ini wajib dikaji secara komprehensif dari sudut pandang regulasi. Hal tersebut penting guna memastikan mekanisme hibah berjalan bersih tanpa meninggalkan persoalan administratif di kemudian hari.

Baca Juga : Temui Ribuan Relawan Dukung MBG, Imam Fadlli: Program Prabowo Harus Dilanjutkan

“Perlu dipastikan aspek legalnya seperti apa. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” papar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

Ia menekankan bahwa bantuan berupa kendaraan bertenaga listrik tersebut sebaiknya hanya diposisikan sebagai fasilitas penunjang tambahan di lapangan. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan tidak kehilangan fokus dalam mengejar penyelesaian akar masalah guru honorer secara struktural demi keberlangsungan mutu pendidikan.

“Kalau motor listrik itu dialihkan untuk guru honorer, saya kira bisa menjadi fasilitas tambahan yang bermanfaat. Tetapi jangan sampai kita menganggap persoalan guru honorer selesai hanya dengan pemberian kendaraan,” jelas Puguh.

“Kalau ingin benar-benar membantu guru honorer, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah akar masalahnya. Status yang jelas, kesejahteraan yang layak, and perlindungan yang memadai akan jauh lebih berdampak bagi masa depan pendidikan kita,” pungkasnya.