FEB Unisma Tegaskan Literasi Keuangan Bukan Ajang Promosi Pinjol, Mahasiswa Didorong Berpikir Kritis

JATIMTIMES - Ramainya perbincangan mengenai kegiatan literasi keuangan yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB Unisma) beberapa waktu lalu memunculkan beragam persepsi di ruang publik. Sebagian warganet menilai kegiatan bertajuk Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi itu sebagai bentuk promosi pinjaman online (pinjol). Namun, pihak kampus menegaskan anggapan tersebut tidak mencerminkan tujuan maupun substansi kegiatan yang sebenarnya.

Dekan FEB Unisma Afifudin SE MSA Ak menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari agenda rutin literasi keuangan yang selama ini diselenggarakan fakultas dengan melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Kegiatan itu juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital sesuai program literasi yang didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga : UM Resmi Buka Magister PJJ, Perluas Akses Pendidikan Berkualitas bagi Profesional di Daerah 

Menurut Afifudin, kampus justru ingin membangun cara berpikir kritis mahasiswa terhadap fenomena pinjaman daring yang terus berkembang, termasuk memahami risiko, regulasi, hingga membedakan layanan legal dan ilegal.

"Sebetulnya ini adalah kegiatan literasi keuangan yang rutin kami lakukan di FEB Unisma. Tujuannya bukan mengajak mahasiswa menggunakan pinjaman online, tetapi mengajari mereka berpikir kritis. Selama ini mahasiswa hanya mendengar bahwa pinjol itu tidak baik, tetapi belum tentu memahami persoalan secara utuh," ujar Afifudin, Rabu (1/7/2026).

Ia mengatakan, pendekatan akademik tidak seharusnya berhenti pada pemberian stigma terhadap suatu fenomena. Mahasiswa justru perlu dibekali kemampuan untuk mengkaji persoalan secara komprehensif dengan melihat aspek regulasi, mekanisme industri, hingga dampak sosial yang ditimbulkan.

Karena itu, dalam forum tersebut, FEB Unisma menghadirkan narasumber dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), serta pelaku industri fintech agar mahasiswa memperoleh sudut pandang yang utuh. Kehadiran regulator dan industri dimaksudkan bukan untuk mengampanyekan penggunaan pinjaman daring, melainkan membuka ruang dialog akademik yang kritis sehingga mahasiswa mampu melakukan penilaian secara objektif.

Hal itu terlihat dari berbagai pertanyaan yang disampaikan mahasiswa. Muhammad Wafa dari Program Studi Manajemen, misalnya, mengangkat fenomena masyarakat yang menggunakan pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama atau dikenal dengan istilah "gali lubang tutup lubang". Ia mempertanyakan bagaimana industri mengantisipasi risiko ketika debitur tidak lagi memiliki kemampuan membayar kewajibannya.

Sementara itu, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Sinta Filda Ramadani, menyoroti persepsi masyarakat yang masih menganggap pinjaman daring identik dengan bunga tinggi. Ia mempertanyakan bagaimana layanan tersebut dapat disebut sebagai solusi pembiayaan apabila sebagian masyarakat justru merasa terbebani oleh biaya pinjaman. Sinta juga menanyakan kompetensi yang perlu dipersiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi perkembangan industri keuangan digital secara produktif.

Perspektif yang tak kalah kritis disampaikan Anis Fitria dari Program Studi Akuntansi. Ia mempertanyakan tanggung jawab moral industri fintech ketika sebagian masyarakat justru terjebak dalam siklus utang akibat kemudahan mengakses pinjaman digital. Menurutnya, peningkatan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen.

Baca Juga : Simpang Empat Patih Kota Batu Ditutup Selama Proyek Preservasi, Catat Jalur Alternatif Hindari Macet

Berbagai pertanyaan tersebut dijawab para narasumber melalui penjelasan mengenai sistem penilaian kelayakan kredit, manajemen risiko, perbedaan pinjaman daring berizin OJK dengan pinjaman ilegal, hingga pentingnya memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara bertanggung jawab sesuai kemampuan finansial.

Afifudin menegaskan, keberanian mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis justru menjadi indikator bahwa tujuan kegiatan berjalan sesuai harapan. Kampus ingin menciptakan ruang diskusi yang mampu melatih mahasiswa menguji kebijakan publik maupun praktik industri secara ilmiah, bukan sekadar menerima informasi secara mentah.

"Ending-nya sama, yaitu bagaimana masyarakat tidak terjerat pinjol ilegal. Bedanya, kami menghadirkan literasi yang komprehensif, mulai dari aspek regulasi hingga pelaku industrinya. Dengan begitu mahasiswa belajar bersikap kritis terhadap berbagai regulasi dan persoalan yang berkembang," katanya.

Ia kembali menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan layanan pinjaman daring. Menurutnya, pesan utama yang dibangun justru sebaliknya, yakni memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko, memahami regulasi, dan menghindari praktik pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, FEB Unisma berharap mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan teknologi keuangan, tetapi juga memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan finansial secara rasional, etis, dan bertanggung jawab. Literasi keuangan, menurut Afifudin, merupakan benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman ilegal maupun perilaku finansial yang tidak sehat.