Kota Pendidikan tapi Pengangguran Tinggi, Puguh DPRD Jatim Desak Pemkot Malang Gandeng BLK

JATIMTIMES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti tajam kontras antara status Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2025, tercatat 27.710 warga masih menganggur dari total 486.794 angkatan kerja. Ironisnya, angka pengangguran tersebut justru didominasi oleh lulusan terdidik, yakni lulusan SMA/SMK sebanyak 11.356 orang dan lulusan perguruan tinggi yang mencapai 6.491 orang.

Baca Juga : Pendidikan Vokasi Antar Siswa SMK Negeri 9 Malang Raih Beasiswa Polman Astra

“Data ini patut menjadi perhatian serius. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, tetapi masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, terutama dari lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi,” ujar Puguh, Senin (21/7/2026).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menilai, di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak, tingginya angka pengangguran berpotensi memicu berbagai persoalan sosial jika tidak segera diintervensi lewat kebijakan konkret.

“Pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bisa memicu kerentanan sosial, kriminalitas, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah yang progresif dan kolaboratif,” katanya.

Puguh mendorong Pemerintah Kota Malang untuk membangun sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan dalam menekan angka pengangguran.

Sebagai solusi konkret bagi lulusan SMA/SMK yang belum terserap pasar kerja, Puguh mendesak Pemkot Malang agar lebih aktif memanfaatkan keberadaan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim.

“Pemkot Malang perlu lebih agresif menjalin kerja sama dengan BLK milik Pemprov Jatim. Lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan kuliah atau belum bekerja bisa mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.

Selain itu, Puguh menyoroti peluang dari program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang tahun ini diperluas secara nasional sebagai solusi link and match bagi lulusan perguruan tinggi.

Baca Juga : Dinilai Komitmen Pada Qanun Asasi, Gus Kikin Didorong Maju Calon Ketua PBNU oleh PWNU Jatim

“Pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan-perusahaan yang siap menerima peserta magang, lalu menghubungkannya dengan para pencari kerja. Dengan begitu, terjadi link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan,” terangnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor ekonomi kreatif, industri berbasis digital, serta kewirausahaan harus menjadi perhatian utama mengingat Kota Malang memiliki potensi besar pada sektor-sektor tersebut.

“Yang dibutuhkan adalah orkestrasi dan komunikasi lintas sektor. Ketika data pengangguran dipadukan dengan program pelatihan, pemagangan, dan kebutuhan industri, maka persoalan ini bisa diurai bersama,” tegasnya.

Puguh berharap tingginya angka pengangguran di Kota Malang tidak sekadar dipandang sebagai statistik semata, melainkan menjadi pijakan utama penyusunan kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran.

“Pengangguran harus ditekan agar bonus demografi yang dimiliki Kota Malang benar-benar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial di masa depan,” pungkasnya.