Bupati Malang, Rendra Kresna ketika menghadiri pemanggilan Pansus Tambang DPRD Jatim (foto: adi s/surabayaTIMES)
Bupati Malang, Rendra Kresna ketika menghadiri pemanggilan Pansus Tambang DPRD Jatim (foto: adi s/surabayaTIMES)

Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Jawa Timur, mengadili Bupati Malang,  Rendra Kresna untuk dimintai klarifikasi soal perizinan tambang wilayahnya. Pemanggilan tersebut merupakan ketiga kalinya setelah Rendra sudah dua kali mangkir.

Wakil Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan, kesalahan Bupati Malang adalah menetapkan daerah yang masyarakatnya mengajukan izin tambang.

Padahal daerah tersebut belum masuk di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Malang sebagai kawasan tambang.

"Kata Bupati Rendra sudah setahun mengajukan. Tetapi belum ada tindaklanjut dari pihak Provinsi,” tegas Ulum, di gedung DPRD Jatim, Kamis (21/4/2016).

Menurut politisi asal PKB itu, RTRW merupakan acuan penting sebelum perizinan dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat di dalam RTRW tersebut dipetakan wilayah mana yang menjadi pertambangan, atau bukan.

“Sebelum mengeluarkan izin harus ada RTRW. Kalau tidak ada ya ilegal, acuannya dari mana,” katanya.

Selain itu, ada beberapa data yang diberikan ke Pansus dan Dinas ESDM Jatim sangat minim sekali diberikan. Bupati Malang mengaku tidak membawa datanya dan akan disampaikan pada hari berikutnya.

“Seharusnya dia sudah siap membawa datanya. Dia terkesan menyembunyikan permasalahan pertambangan di Malang," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Rendra mengaku bahwa di daerahnya banyak tambang ilegal, seperti halnya tambang pasir di pinggir sungai.

Namun sebelum wewenang perizinan dilimpahkan ke Provinsi Jatim, Pemkab Malang telah melakukan penertiban dengan mengumpulkan penambang-penambang liar.

“Kita bina penambang itu agar mau mengurus izinnya. Tetapi, masih ada penambang yang membandel tidak mengurus izinnya,” kata Rendra, di sela-sela rapat Pansus tambang.

Untuk tambang kapasitas besar, Rendra mengaku perusahaan tambang sudah memiliki Jaminan Reklamasi (Jamrek). Seperti halnya PT Gunung Bale.

Namun, dana Jamrek yang disimpan di Bank Jatim dialihkan ke Provinsi, pasca peralihan.

Pemkab sudah menginstruksikan kepada SKPD terkait agar tidak menangani perizinan tambang lagi sejak 7 Januari 2015.

Meski dikelola Provinsi, Pemkab Malang tidak khawatir kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari tambang. Mengingat dalam Undang-Undang sudah diatur bagi hasil, dimana ada yang menjadi bagian kabupaten/kota, dan provinsi.

“Kita tidak khawatir kehilangan. PAD dulu dari tambang Rp 800 juta per tahun. Kan sudah diatur bagi hasil, mana yang menjadi wewenang kabupaten, dan mana yang menjadi wewenang provinsi,” jelasnya.

Ditanya soal ketidakhadiran atas panggilan dewan beberapa waktu lalu, Rendra mengaku terjadi miskomunikasi dengan pansus.

"Saya sudah perintahkan Wabup menemui Pansus. Namun, Wabup ternyata tak mengikuti pertemuan dengan Pansus," kata politisi dari Partai Golkar itu.(*)