Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati. (Foto : Ardiyanto/lamonganTIMES)
Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati. (Foto : Ardiyanto/lamonganTIMES)

Tanggal 21 April akan selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Peringatan itu terwujud sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan kaum perempuan, simbol kesetaraan gender, serta emansipasi wanita.

"Sesungguhnya kita tidak bisa menyia-nyiakan sejarah, bagaimana ibu Kartini dengan habis gelap terbitlah terang itu memulai langkah, membuka wawasan, membuka wahana, membuka fasilitas agar perempuan itu punya hak sama seperti laki-laki," ungkap Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati.

"Kalau bagi saya sendiri sesuai Islam, Nabi Muhammad SAW pernah sudah mencontohkan sejak dulu, contoh Aisyah RA pernah menjadi komandan perang, perang besar, Khadijah menjadi entrepreneur, pengusaha hebat," lanjutnya. Dahulu, Kartini harus bergerilya memperjuangkan hak-haknya agar mendapatkan pendidikan layak.

Kini, perjuangan Kartini berbuah manis. Segala keterbatasan yang mengungkung dan mengekang hak-hak wanita berhasil dihilangkan. "Kita memulai titik nol melalui Kartini, perempuan kesejajarannya dengan laki-laki di semua tempat, di semua lini yang ada," sambungnya.

Namun, setelah ratusan tahun peringatan itu dilakukan, bukan berarti pekerjaan rumah mengenai hak-hak perempuan selesai diperjuangkan. "Sejarah perjalanan itu tidak semulus yang di bayangkan, tidak bisa muncul dari perempuan itu sendiri, tanpa ada empati, dan kerjasama, dan kelegaan dari laki-laki," kata Kartika.

Memang, tidak seperti dulu, ketika Kartini harus bergerilya memperjuangkan hak-haknya agar mendapatkan pendidikan, dan kedudukan yang layak. 'Kartini-kartini' sekarang bisa tumbuh dan mudah mendapat akses pendidikan. Para "Kartini masa kini" menghadapi tantangan berbeda.

Menurut Kartika agar menjadi Kartini masa kini harus memiliki tiga hal.

"Harus memiliki dukungan dari lingkungannya," ucapnya sebagai syarat pertama untuk menjadi Kartini hebat di masa sekarang. Lebih jauh Ia meminta kaum Adam untuk memberikan kesempatan pada kaum hawa untuk berproses bersama.

"Laki-laki jangan menganggap bahwa kalau ada perempuan yang muncul berarti rivalitas mereka menjadi bertambah," paparnya. Menurutnya, pemikiran feodal seperti itu membuat laki-laki tidak memberikan kesempatan yang lebih leluasa bagi kaum perempuan.

Untuk faktor ketiga, Kartika berharap, Pemerintah bisa memunculkan kebijakan dalam bentuk sebuah regulasi, supaya kaum hawa tidak tersisih dari persaingan. "Kalau di pusat, muncul lah undang-undang, kemarin sudah muncul kebijakan kuota 30 persen perempuan di anggota dewan," jelasnya mencontohkan.

Namun begitu, regulasi 30 persen tersebut tetap tidak sesuai kenyataan. Ia pun lantas mempertanyakan kepedulian partai politik terhadap peran perempuan.

"Regulasi memang sudah ada, tapi sudahkah partai itu memberikan kesempatan yang sama, paling tidak memandang sama bahwa perempuan juga sebenarnya mampu," bebernya.

Pasalnya, lanjut Kartika, tidak semua partai melaksanakan regulasi itu secara fair. Kuota 30 persen dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) seolah hanya sebatas formalitas. "Buktinya ya masih nomor urutan saja, walaupun nomor urutan tidak menentukan suara terbanyak, tapi mainset masyarakat masih menganggap nomor satu itu berarti orang yang hebat, masih seperti itu," paparnya.

"Maka kalau mau clear, kebijakan dan regulasi itu tidak hanya sekedar dimunculkan, namun harus benar-benar dikawal, dan presiden selaku pengambil kebijakan tertinggi dari sebuah negara juga harus tegas mengawal," sambungnya.

Namun terlepas dari aturan-aturan yang ada, menurut Kartika, perempuan harus pula memiliki tekad untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga bisa setara dengan pria, berpendidikan tinggi dan bekerja untuk mendukung finansial keluarga.

"Perempuan sendiri juga harus konsekuen. Ketika dia mau disejajarkan, maka dia harus mempersiapkan dirinya, sudah siap apa belum untuk masuk ke ranah itu, sudah mampu atau belum untuk disamakan. Karena yang dicita-citakan Kartini adalah sosok perempuan yang memiliki integritas, yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan menjadi magnet," tukasnya.

Kewajiban untuk menempa diri, kata Kartika tentu berlaku untuk Kartini masa kini dari Lamongan. "Perempuan Lamongan harus menyiapkan diri sedini mungkin, dalam artian harus bisa memunculkan kemampuan yang ada dalam dirinya," pintanya.

Apabila sudah memiliki kemampuan, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan memfasilitasinya. "Peluang harus diberikan oleh semua pihak, berikan hak yang sama bagi mereka. Dan yang terakhir adalah kemauan, karena tidak mungkin kita mendorong-dorong tapi dari dalam dirinya sendiri tidak memiliki kemauan," ucapnya.

Bahkan, Kartika mengusulkan, untuk mengembangkan potensi perempuan di Lamongan, dalam pembinaannya harus di kelompokkan menjadi klaster-klaster sesuai dengan kemampuannya. "Kalau dia pandai menulis, misalnya karya ilmiah. Kalau dia pandai bicara, maka berikan kesempatan di bidang itu, agar dia lebih bisa mengembangkan apa yang dimilikinya," urainya.

Menurutnya, pengelompokan untuk diarahkan dalam bidangnya masing-masing tersebut supaya tidak terjadi tumpang tindih. "Kalau itu bisa diwujudkan, maka betapa kayanya Lamongan dengan SDM perempuan," pungkasnya. (*)