Anggota DPR RI, Indah Kurnia (foto: adi s/surabayaTIMES)
Anggota DPR RI, Indah Kurnia (foto: adi s/surabayaTIMES)

Pengajuan Rancangan UU tentang Tax Amnesty terkesan dipaksakan, karena RUU tersebut baru diterima oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2016 lalu.

Anggota DPR RI, Indah Kurnia meminta agar pembuatan RUU tersebut dibuat berdasarkan asas keadilan. DPR RI tidak ingin undang-undang ini justru menguntungkan mereka yang selama ini tidak rajin membayar pajak dengan tarif yang sangat kecil, yaitu sekitar 2 persen.

“Jadi kan aneh, padahal kita juga harus melakukan tahapan penyerapan aspirasi dengan para stakeholder yang tidak sebentar,” ujar Indah, dikonfirmasi, Jumat (22/4/2016).

Anggota DPR RI, Soepriyatno mengatakan, penerapan RUU tersebut tidak akan efektif. Jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU), maka penerapannya pun tidak akan lama.

“Kan hanya berlaku untuk tahun ini saja. Sedangkan, sekarang baru masuk ke DPR, lalu saya perkirakan baru bisa disahkan Juli nanti. Berarti hanya tinggal 5 bulan saja penerapannya. Apa efektif?” pungkas Soepriyatno.

Meski demikian, Soepriyatno mengaku dia tetap akan menampung semua aspirasi dari masyarakat. Termasuk meminta masukan dari para pakar.

“Makanya, kemarin kami berkunjung ke Unair untuk meminta masukan dari para akademisi, khususnya di bidang perpajakan,”urai Soepriyatno. (*)