Sinergitas bersama stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Malang maupun pemerintah desa, relawan dan perguruan tinggi fokus menekan angka kekerasan seksual yang menimpa anak buruh migran di Kabupaten Malang. (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)
Sinergitas bersama stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Malang maupun pemerintah desa, relawan dan perguruan tinggi fokus menekan angka kekerasan seksual yang menimpa anak buruh migran di Kabupaten Malang. (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)

Kasus pelecehan seksual terhadap anak buruh migran di Kabupaten Malang benar-benar nyata terjadi di lapangan. 

Khususnya, anak buruh migran di tiga desa yang orang tuanya paling banyak kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Tiga desa yang dimaksud adalah  Desa Matraman, Kedungsalam, dan Purwodadi, Kecamatan Donomulyo. Ironisnya, mereka mendapat pelecehan seksual dari orang-orang terdekatnya.

Demikian ditegaskan Direktur LP3TP2A Kabupaten Malang, Hikmah Bafaqih saat menggelar meeting inisiasi peraturan daerah inklusi sosial anak buruh migran (ABM) dengan stakeholder terkait di Hotel Ibis Malang, Rabu (17/1/2018).

Hikmah mencatat, kasus yang terjadi pada anak buruh migran di wilayah Desa Matraman, Purwodadi dan Kedungsalam tahun lalu cukup memprihatinkan.

Dari jumlah anak buruh migran yang tinggal di wilayah tersebut tercatat ada 348 anak yang butuh perhatian khusus dari Pemkab Malang.

"Dari 348 anak buruh migran itu, 271 di antaranya perempuan dan 107 laki-laki. Mereka ini harus diberi perhatian dan pendampingan karena jauh dari pantauan orangtua (ibu) agar tak menjadi korban kejahatan," ucapnya.

Menurutnya, kejahatan yang mendera anak buruh migran di Kabupaten Malang akibat orangtua tidak bisa memberi perhatian secara khusus. Akibatnya, mereka mengalami terjerumus pada tindakan pencurian, narkoba hingga pelecehan seksual.

"Data yang masuk ke kami ada sekitar 18 kasus yang menjerat anak buruh migran di tiga desa itu dengan berbagai permasalahan. Paling banyak mereka ini menjadi korban pelecehan seksual dari orang terdekatnya," kata Hikmah kepada MalangTIMES.

"Kekerasan seksual pada korban perempuan berusia di bawah 18 tahun masih kerab terjadi. Itu data yang terlapor. Kalau data yang belum terlapor sebenarnya masih banyak," paparnya.

Karena itu untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali, LP3TP2A Kabupaten Malang bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, relawan sosial, pemerintah desa, relawan peduli anak, relawan desa, perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan dan laskar anak Kabupaten Malang membuat regulasi pencegahan melalui sosialisasi forum peduli anak, sekolah parenting dan pendekatan dengan keluarga korban. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Sri Wahyuni Puji Lestari mengatakan untuk mengatasi persoalan ini pihaknya berusaha melakukan sosialisasi tentang pola pengasuhan anak dan pendampingan terhadap keluarga anak buruh migran untuk meminimalisir kekerasan dan pelecehan seksual.

"Iya pola pengasuhan anak dengan melibatkan Sakti Pekerja Sosial memberikan bantuan sarana belajar PAUD seperti di Desa Matraman," ungkap perempuan yang akrab disapa Yayuk kepada MalangTIMES, Rabu (17/1/2018) sore.