Polemik Sewa Lahan Perhutani KPH Kediri Berujung Laporan Polisi | Mojokerto TIMES

Polemik Sewa Lahan Perhutani KPH Kediri Berujung Laporan Polisi

May 07, 2018 20:32
foto istimewa
foto istimewa

Puluhan petani warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri,mendatangi Kantor Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri. Hal itu dipicu adanya dugaan sewa menyewa lahan milik Perhutani tanpa izin, sehingga petani setempat tidak mendapatkan haknya. 

Para petani membawa bukti surat sewa menyewa lahan di Perhutani di area BKPH Pare - RTH Manggis antara pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya dengan pihak luar. Di antaranya, warga Wonorejo, Trisulo, dan Sepawon Kecamatan Plosoklaten dengan nilai sewa harian hingga 20 juta per hektar. 

Menurut Agustianto selaku pendamping petani mengatakan, tindakan sewa menyewa lahan Perhutani yang diduga dilakukan LMDH Budi Daya Satak tersebut sudah berlangsung sejak 1999  silam. "Perebutan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan, oleh karena itu petani menghendaki adanya penataan ulang sharing lahan antara masyarakat setempat dengan Perhutani,"ungkapnya.  

Menjawab tuntutan para petani Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Kediri Ratmanto Trimahono mengatakan, akan melakukan klarifikasi terhadap para pihak. Di antaranya, LMDH Budi Daya Satak sebagai mitra kerja. Dalam rangka kerjasama pemanfaatan hutan, tidak diperbolehkan memakai praktek sewa menyewa lahan.Tetapi biasanya dalam ketentuan umum, petani mendapatkan jatah 0,25 hektar, disesuaikan dengan luas lahan dan jumlah anggota LMDH,"ujarnya. 

Terpisah, Ketua LMDH Budi Daya Satak Eko Cahyono mengatakan, ia membantah tudingan telah menyewakan lahan Perhutani kepada pihak lain, sehingga menyebabkan petani setempat tidak menerima haknya. Lahan yang disewakan tersebut adalah tanah sisa setelah dibagikan kepada seluruh anggota LMDH yang menjadi hak pengurus untuk dikelola sendiri sebesar 40 persen, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LMDH Budi Daya. 

"Dari catatan LMDH Budi Daya Satak, dari sejumlah penduduk satu desa sekitar seribu jiwa, dan sekitar 850 KK di Desa Satak yang terdaftar sebagai anggota penerima lahan kerjasama dengan Perhutani. Sementara sisanya sekitar 70 KK belum pernah mengajukan diri sebagai anggota sehingga tidak dapat mengolah lahan,"ujar Eko Cahyono saat dihubungi melalui via telpon,Senin (7/5/18). 

Sementara itu, para petani akhirnya melanjutkan aksinya ke Polres Kediri, untuk mempertanyakan laporan dugaan penggelapan uang bagi hasil kayu karena praktek sewa menyewa lahan tersebut. 

Topik
Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Kediri

Berita Lainnya