Foto ilustrasi (ist)
Foto ilustrasi (ist)

Dunia pendidikan Kota Malang tengah terguncang  lantaran dugaan kasus pencabulan terhadap 20 siswa oleh seorang oknum  guru berinisial IM di SDN Kauman 3. Oknum guru olahraga itu diduga melakukan pencabulan dengan menggerayangi puluhan siswinya sejak 2018. 

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyatakan, guru terduga pelaku pencabulan dapat terancam hukuman 20 tahun penjara, bahkan hukuman seumur hidup.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 81 ayat (1), ayat (2) junto 76 D atau pasal 82 ayat (1), ayat (2), junto 76 E UU RI Nomor  35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU RI Nomor  17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Jika IM  terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap 20 orang muridnya secara berulang-ulang, bisa dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri (kastrasi) dengan cara suntik kimia", ujar Arist Merdeka.

Pria berjanggut itu menambahkan, ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan bahwa perbuatan IM merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang disetarakan dengan tindak pidana narkoba, korupsi, dan terorisme. Maka dari itu, penegakan hukumnya juga harus luar biasa.

Arist sendiri memercayakan kasus ini kepada pihak Polresta Malang. Dia  berharap polisi menegakkan hukum dengan tegas.

"Saya percaya dan yakin bahwa penyidik Unit PPA atas dukungan Kapolresta Malang Kota AKBP Asfuri tidak akan ragu dan dapat dipastikan akan menerapkan ketentuan tindak pidana luar biasa tersebut kepada  IM. Dengan demikian, jaksa penuntut umum diharapkan dapat menuntut  IM dengan ancaman hukuman maksimal, bahkan hukuman seumur hidup. Dengan demikian, IM patut ditangkap dan ditahan untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya," tandasnya.

Untuk memberikan rasa keadilan hukum bagi korban, Komnas Anak meminta dan mendesak kepala SDN K3 dan guru-guru, bahkan kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang telah mengetahui dan menerima laporan atas peristiwa ini agar tidak menghambat para wali murid untuk melaporkan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anaknya  kepada Polresta Malang Kota hanya karena ingin menjaga nama baik sekolah.

"Bagi siapa pun yang melihat, mengetahui terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak kemudian dengan sengaja mendiamkan dan membiarkan terjadinya sebuah tindak pelanggaran terhadap hak anak, sesuai ketentuan dari UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atad UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan tindak pidana minimal kurungan 6 bulan penjara dan maksimal kurungan 3 tahun," tandasnya.

Komnas Perlindungan  Anak mengharapkan agar para orang tua dan pengelola sekolah untuk tindak menutup-nutupi perkata ini. Kepala sekolah sesuai dengan jabatan harus  bertanggung jawab.  Demikian juga kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

"Hendaknya demi kepentingan terbaik anak, janganlah cuci tangan. Tegakkan hak anak serta bebaskan anak dari segala bentuk kekerasan," imbuhnya.

Untuk menyikapi perbuatan bejat yang dilakukan IM terhadap 20 korban muridnya ini, Komnas Perlindungan Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Batu, Malang, dan Pasuruan serta Relawan Sahabat Anak Indonesia Jawa Timur segera akan memberikan advokasi hukum dan terapi psikososial (trauma healing) bagi korban dan keluarga.

Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan wali kota Malang untuk mencari solusi agar lingkungan sekolah di Kota  Malang menjadi sekolah ramah anak dan menjadikan lingkungan sekolah  zona aman serta antikekerasan dan ancaman kejahatan seksual terhadap anak.

"Ayo segera kita bebaskan lingkungan sekolah di Malang dari kekerasan dan kejahatan seksual. Tidak ada kompromi dan kata damai bagi predator kejahatan seksual," pungkas Arist.