Kini Pemkot Probolinggo sudah mewujudkan keinginannya Mall Pelayanan Publik.
Hanya saja, saat ini belum ditempati dan akan dimanfaatkan mulai 20 Mei nanti.
Saat ini, petugas dari sejumlah kantor pelayanan yang akan menempati, melakukan persiapan.
Sebelum di-launching tanggal 20 Mei mendatang, Senin (13/5) kemarin di Sabha Bina Praja, Kantor Wali Kota, sudah dilaksanakan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Pemkot dengan 9 instansi vertical, pelaksana pelayanan publik.
Di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) ini bakal ada 209 jenis layanan.
Penandatanganan Memorondum of Understanding itu dilakukan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dengan 9 instansi, disaksikan Wawali Mochammad Soufis Subri dan sejumlah pejabat lainnya.
Sembilan instansi itu diantaranya, KPP Pratama yang dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari.
Selain itu, Bea Cukai Probolinggo Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean C Probolinggo RM Agus Ekawidjaya, Polres Probolinggo Kota, Kemenag yang dihadiri Kepala Kemenag Mufi Imron Rosyadi.
Selanjutnya BPD Jawa Timur oleh Kacab Bank Pembangunan Jatim Cabang Probolinggo Sukirno.
Kantor Pos Probolinggo oleh Kepala Kantor Pos Probolinggo Rhonie Parindra. BPJS Kesehatan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Indrina Darmayanti; BPJS Ketenagakerjaan oleh Kepala Kantor BPJS Cabang Pasuruan Anak Agung Karma Krisnadi dan PDAM Kota Probolinggo oleh Direktur PDAM Siswadi.
Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Dwi Hermanto menyatakan, MPP hadir untuk mewujudkan kerja sama peningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Gedung yang akan digunakan, Gedung Hayam Wuruk atau Islamic Centre di Jalan Basuki Rahmat.
Terdapat 9 instansi verikal dan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan berkantor disana.
Di antaranya, DPMPTSP, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Dispenduk Capil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Disnaker, DP3AKB dan DLH.
“Kerjasama ini untuk peningkatan fungsi pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Kemitraan strategis dalam membangun daerah,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik, pemerintah daerah dituntut lebih transparan dan akuntabel. Selaras dengan program reformasi birokrasi.
“Baik buruknya pelayanan menjadi tanggungjawab pemerintah. Pelyanan harus cepat, mudah, murah, terjangkau dan terukur,” ujar Habib Hadi.
Ditanya soal pelayanan imigrasi di MPP, Habib Hadi mengatakan, menunggu kementerian.
Disebutkan, Menkumham RI Yasonna Laoly telah memberi lampu hijau saat berkunjung ke Kota Probolinggo beberapa waktu lalu.
“Harapan kami, pelayanan imigrasi terwujud karena dibutuhkan masyarakat. Sambil jalan ada pelayanan tambahan diperbolehkan. Kalau ada kekurangan kami perbaiki,” papar Habib Hadi.
