Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliadi Mustofa, (Foto/Fahrurrosyi)
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliadi Mustofa, (Foto/Fahrurrosyi)

Pemangkasan pupuk bersubsidi di Jawa Timur (Jatim) oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 50 persen gagal. 

Hal itu dikemukakan oleh ketua Komisi B DPRD Jatim Aliayadi Mustofa setalah melakukan pertemuan langsung dengan Kementan.

Pertemuan Komisi B dengan Kementan yang diawakili oleh Direktur urusan pupuk Ir. Rahmanto, membuahkan hasil manis yang bisa dirasakan petani di Jatim. 

Sebab, pemangkasan pupuk bersubsidi sebesar 50 persen itu dipastikan gagal. 

Bahkan pihak Kementan mengatakan siap merevisi Permentan No  1/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsisi.

Dalam Permentan itu dijelaskan akan dilakuka pemangkasan jatah pupuk bersubsidi sebesar 50 persen dari alokasi pupuk subsidi tahun 2019 lalu.

"Munculnya pemangkasan pupuk bersubsidi diakibatkan karena keterlambatan entry data dari Pemerintah Provinsi Jatim," unkapnya Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliadi Mustofa, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, pemangkasan pupuk bersubsidi itu bisa berakibat kepada hasil produksi pangan di Jatim. 

Sebab kata Politukus PKB ini, Jatim merupakan salah satu penopang utama swasembada pangan nasional. 

Oleh sebab itu jika dibiarkan terkadi produksi pangan di Jatim bakal terancam.

"Jika produksi pangan di Jatim anjlok maka berdampak pada pangan nasional," tegasnya.

Namun dari hasil pertemuan tersebut petani di Jatim tidak perlu khawatir lagi sebab pemangkasan jatah pupuk subsidi itu dipastikan aman. 

Yang awalnya di pangkas menjadi 1.349. 584 ton tetap seperti pada tahun 2019 yakni sebesar 2.786.284 ton.

<