Menteri Yasonna Laoly (Foto:   PKPBerdikari)
Menteri Yasonna Laoly (Foto: PKPBerdikari)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kembali menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, dengan alasan mengurangi rantai penyebaran Covid-19, Yasonna Laoly membuat kebijakan untuk membebaskan sejumlah narapidana (napi).

Tak ayal, kebijakan Yasonna Laoly itu lantas menuai polemik. 

Beberapa masyarakat menilai jika dibebaskannya napi justru membuat mereka panik. 

Yasonna menargetkan akan membebaskan sekitar 30.000 hingga 35000 napi dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. 

Ia mengatakan jika napi dan anak yang mendapatkan asimilasi harus sudah memenuhi syarat menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020. 

Namun, siapa sangka pembebasan napi dengan program asimilasi ini justru dimanfaatkan oleh oknum petugas.

Seorang napi yang saat ini sudah bebas melalui program asimilasi membuat pengakuan yang cukup mengejutkan.

Dilansir melalui Tribun Pekanbaru, napi berinisial A mengaku jika ia harus membayar Rp 5 juta untuk bisa mendapatkan tiket asimilasi. 

A mengatakan jika saat itu ia tidak membayar, tidak akan bisa bebas. 

Dikatakan A, bukan ia saja yang ditawari bebas dengan syarat membayar uang jutaan rupiah. 

Selain A, pengakuan sama juga dikatakan oleh napi S yang juga diminta uang agar bisa bebas. 

Bahkan, awalnya S diminta uang sejumlah Rp 7 juta namun hanya sanggup membayar Rp 5 juta. 

Isu tersebut ternyata sudah terdengar hingga ke telinga Plt Dirjen PAS Kemenkum HAM Nugroho. 

Diakui Nugroho, kini pihaknya sudah membentuk tim guna menyelidiki hal tersebut. 

Jika terbukti oknum petugas melakukan hal itu ia tak segan untuk mencopot jabatan mereka. 

Terkait hal itu, Yasonna kembali menjadi sorotan publik, dan banyak yang bertanya-tanya mengenai isu tersebut. 

Hingga berita ini diturunkan, Yasonna Laoly masih belum memberikan konfirmasi terkait isu pembayaran itu.