Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Mohamad Rohmadi, SH.MH saat memberikan keterangan di ruang kerjanya. (eko Arif s /JatimTimes)
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Mohamad Rohmadi, SH.MH saat memberikan keterangan di ruang kerjanya. (eko Arif s /JatimTimes)

Di tengah merebaknya penyakit Covid - 19, ada beberapa laporan aduan masyarakat tentang dugaan tindak korupsi di Kabupaten Kediri, yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. 

Beberapa laporan kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Yakni, kasus dugaan korupsi di Perhutani Kediri dan salah satu dinas di Kabupaten Kediri .

Dua kasus tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap penyelidikan di unit Pidana Khusus (Pidsus). 

Ketiga, ada kasus dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Desa Selopanggung di Kecamatan Semen dan Desa Wanengpateng, Kecamatan Gampengrejo.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Mohamad Rohmadi mengakui adanya kendala dalam proses penyelidikan karena pandemi Covid-19.

“Kendalanya kemarin saat kita panggil salah satu saksi, ia mengaku desanya sedang isolasi karena virus Corona. Jadi kami juga harus berhati-hati dalam proses penyelidikan. Sebab kondisinya sedang pandemi Covid-19,” ujarnya.

Unit Pidsus sedang meminta sejumlah dokumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 

“Meski sudah ada beberapa saksi yang kita panggil dan dimintai keterangan, kita saat ini juga meminta dokumennya untuk penyelidikan,” ungkap Rohmadi.

Ditambahkan Rohmadi, penanganan laporan aduan masyarakat ini wajib ditangani aparat penegak hukum meski statusnya masih 50 persen benar dan 50 persen salah. 

“Untuk membuktikan laporan aduan masyarakat kita sebagai penegak hukum harus menjalankan sesuai aturan yang ada dan harus melakukan penyelidikan lebih dulu sebelum naik penyidikan,” tegasnya.

Untuk aduan dugaan kasus korupsi di Perhutani Kediri yang tentang persoalan penyelewengan dana bagi hasil tani antara LMDH Budidaya Satak Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dengan Perhutani. 

Dana bagi hasil tersebut diduga diselewengkan oleh oknum dan tidak disetorkan ke Perhutani sebesar 2 persen tiap kubikasi lahan.

Informasinya, penyelewengan itu dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2019.

Untuk kasus di salah satu dinas Kabupaten Kediri yakni persoalan SPPD tahun 2018-2019 dan masalah jaringan telekomunikasi. 

Adapun kasus dugaan penyelewengan ADD di Desa Wanengpaten sudah naik penyidikan. 

Dana Desa Wanengpaten diperiksa sejak tahun 2016-2019 dengan estimasi kerugian Rp 200 juta.

Sedangkan Desa Selopanggung masih dalam penyelidikan.