Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin adakan pres rilis dengan awak media
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin adakan pres rilis dengan awak media

Selain umumkan satu pasien baru positif Covid-19, Bupati Trenggalek juga menjelaskan mekanisme dan siapa saja yang akan dapat bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan Mochamad Nur Arifin sebagai upaya transparansi kepada masyarakat serta untuk meluruskan opini publik yang berkembang saat ini.

"Di Kabupaten Trenggalek, bantuan sosial ini digunakan untuk dua fungsi utama. Yang pertama untuk membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit dan yang kedua digunakan untuk membantu mengatasi dampak sosial, ekonomi dan keamanan," ujar bupati paling muda se-Indonesia tersebut.

Ada beberapa jenis bantuan, yang pertama bersumber dari APBN yakni PKH diterimakan setiap bulan dengan besaran sesuai komponen, minimal Rp 250.000/ KK/ bulan yang disalurkan melalui Bank BNI. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diperluas dan diterimakan hingga akhir tahun. Besarannya Rp 200.000/ KK/ bulan.

Kemudian Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial, diterimakan selama 3 bulan dengan besaran Rp 600.000/ KK/ bulan. Penyalurannya melalui PT. Pos Indonesia. Adapun Bantuan Sosial dari APBD Provinsi, mekanismenya masih dalam pembahasan.

"Bansos dari APBD Trenggalek, berbentuk Kartu Penyangga Ekonomi (KPE). KPE ini disiapkan dan diterimakan mulai Bulan Mei hingga Oktober. Sebagaimana estimasi meredanya pandemi sebelum bulan Oktober," terang Arifin, Senin (27/04/20).

Untuk besaran Bansos yang bersumber dari APBD sebesar Rp 200.000/ KK/bulan dan disalurkan melalui Bank BRI berupa e-money yang bisa digunakan bertransaksi di depo BRI-Link. Selain itu juga ada Bansos dari dana desa yang diberikan secara tunai sebesar Rp 600.000/ KK/ bulan selama 3 bulan. Dihimpun dari donasi melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Arifin menerangkan yang berhak menerima bantuan yakni masyarakat terbawah atau 40% berpenghasilan terendah di Indonesia yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di Trenggalek jumlahnya sebesar 95.096 KK atau 35,3% dari total KK yang ada yakni 269.092 KK di Trenggalek.

Sedangkan kemiskinan Trenggalek adalah 10,98%, artinya dari 35,3% masyarakat berpenghasilan paling rendah se-Indonesia yang berada di Kabupaten Trenggalek terdapat 29.546 KK miskin dari 95.096 KK pada DTKS.

"Artinya ada 54.000 KK yang sudah mendapat bantuan PKH maupun BPNT. Menyikapi masa pandemi Covid-19 pemerintah pusat mengambil kebijakan, menyalurkan PKH setiap bulan kepada 31.852 KK dan menambah kuota penerima BPNT dari 54 ribu menjadi 78.671 KK. Sementara masyarakat yang sudah masuk DTKS dan belum dapat BPNT akan dicover oleh BLT dari Kemensos," jelasnya.

Jika dibandingkan sepertinya tidak adil, mengingat penerima BPNT mendapat bantuan senilai Rp 200.000/ KK/ bulan sedangkan BLT Rp 600.000/ KK/ bulan. Namun perlu diketahui bahwa penerima BPNT diperpanjang hingga bulan Desember 2020 atau 8 bulan sejak April, sedangkan BLT hanya 3 bulan.

"Apakah pembagian nominal yang diterima masyarakat tersebut adil, menurut saya adil di sini subjektif. Pasalnya jikapun total yang didapat masyarakat hanya selisih sedikit antara penerima BPNT dan BLT," pungkas Arifin.