Presiden Joko Widodo (Foto:  Pikiran Rakyat)
Presiden Joko Widodo (Foto: Pikiran Rakyat)

Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Platte divonis melanggar hukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta.  Hal itu dikarenakan keduanya dianggap bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.  

Diketahui, pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan pemerintah sejak Agustus 2019 lalu.  Pemblokiran itu menyusul terjadinya aksi demo dan kerusuhan terkait dugaan rasisme kepada mahasiswa Papua di Jawa.  

Dilansir melalui Kompas TV, memalui sidang pembacaan putusan, hakim ketua Nelvy Christin menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 merupakan perbuatan yang melanggar hukum.  Tergugat satu yakni Menkominfo Jhonny G Platte dan tergugat dua Presiden Jokowi.  

Selain itu, hakim meminta tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara senilai Rp 457.000. Eksespi tergugat 1 dan 2 pun diketahui ditolak oleh majelis hakim. 

Dikatakan oleh majelis hakim, internet diketahui bersifat netral.  Sehingga jika ada konten yang mungkin melanggar hukum, seharusnya pemerintah membatasi konten tersebut, bukan malah memblokir keseluruhan.  

Lantas pelanggaran hukum yang dimaksud yakni: 
1. Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT. 

2. Pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua pada 29 kota/kabupaten dan Provinsi Papua Barat pada 13 kota/kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 Pukul 23.00 WIT. 

3. Memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, serta 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat yang terdiri atas Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 W IT/20.00 WIT. 

Terkait vonis ini, Menkominfo Johnny G Platte memberikan tanggapan.  Dikatakan Johnny, hingga kini pihaknya belum menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas perkara tersebut.  

Johnny menegaskan bahwa pihaknya hanya akan mengambil sikap pada ptusan amar putusan PTUN. 

Johnny juga mengatakan bahwa pemblokiran tersebut dilakukan demi kembaikan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah mengantisipasi penyebaran informasi hoaks. Diketahui, informasi hoaks membuat eskalasi demo dan kerusuhan di Papua membesar.