Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto saat memberikan keterangan kepada wartawan (foto: Moh. Ali Makrus/JatimTIMES).
Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto saat memberikan keterangan kepada wartawan (foto: Moh. Ali Makrus/JatimTIMES).

Kegaduhan KSOTK yang tumpang tindih hingga terdapat dua pejabat yang mengisi satu jabatan menjadi perhatian dari legislatif. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, David Handoko yang ikut hadir pada pertemuan Wakil Bupati Jember, Sekda dan beberapa pejabat dan ASN di Aula Pemkab Jember pada Selasa (12/1/2021) pun turut angkat bicara.

Politisi Nasdem itu menyampaikan, legislatif akan mengusulkan dan merekomendasikan kepada Bupati dan intansi vertikal lainnya seperti KASN dan Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Kami akan melakukan sidak ke masing-masing kantor OPD," katanya.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Harapkan Semua Perusahaan Miliki IPAL

 Jika ada pejabat yang menggunakan SK Plt, namun tidak sesuai perundang-undangan, maka akan diperintahkan untuk keluar. Kemudian jika pejabat tersebut masih tetap bandel dan tidak mematuhi perundang-undangan, maka akan dicatat dan diusulkan kepada Bupati terpilih dan instansi vertikal lainnya untuk memberikan sanksi kepada pejabat tersebut yang berkaitan.

Kepada Bupati Jember dr. Faida MMR, David berharap, di akhir masa jabatannya sebagai Bupati untuk tidak membuat tatanan pemerintahan di Jember semakin amburadul. Ia menegaskan agar Bupati Faida mengakhiri membuat kegaduhan.

“5 tahun lalu partai kami yang mengusung Bupati Faida, dan saya berharap, diakhir jabatannya ini, Bupati Faida legowo dan bisa berakhir dengan happy ending dan tidak membuat gaduh. Saya berharap Bupati Faida mengakhiri kegaduhan ini mulai sekarang mumpung masih ada sisa waktu,” beber David.

Baca Juga : Kesadaran Prokes Perlu Ditingkatkan, Tahun Lalu Denda Terkumpul Rp 65Juta

David juga menilai, kondisi pemerintahan di Kabupaten Jember saat ini bisa dikatakan sudah lumpuh. Hal itu tidak lepas dari adanya posisi jabatan yang diisi oleh dua pejabat. Sehingga semua ewuh pakewuh untuk menjalankan tugasnya.

Seperti diketahui, kegaduhan di Pemerintahan Kabupaten Jember, pasca terbitnya Plt Sekda dan Plt beberapa OPD dan camat di Jember, menjadi keprihatinan berbagai pihak. Terlebih dalam beberapa minggu terakhir, bahkan akibat dari kegaduhan ini, Bupati Jember dr. Faida MMR dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jatim dan Kemendagri.