JATIMTIMES - Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan perhatian serius terhadap dampak gejolak situasi global di Timur Tengah yang terhadap sektor energi dan ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi B DPRD Jatim Muhammad Arbayanto.
Ia menyatakan bahwa Komisi B segera menjadwalkan rapat kerja untuk membahas strategi penguatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan energi pasca-Lebaran.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
Arbayanto menilai bahwa perkembangan situasi dunia saat ini memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik dan ketahanan pangan di Jawa Timur.
“Dalam waktu dekat ini memang rapat pertama kami yang akan kami jadwalkan membahas tentang perkembangan terakhir situasi dunia dan efeknya terhadap kerja-kerja kita ke depan di pemerintahan. Memang agendanya ke sana,” ujar Arbayanto di Gedung DPRD Jatim, Senin (30/3/2026).
Menanggapi kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan, Arbayanto menilai perlunya pemetaan yang tajam antara pekerjaan administratif dan pelayanan dasar. Ia berpendapat bahwa sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak bisa dilakukan secara daring.
“Kerja-kerja pemerintahan yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan dasar seperti apa kesehatan, pendidikan, itu yang yang enggak bisa kalau secara online gitu kan. Nah, kerja-kerja mitra Komisi B, OPD-OPD Komisi B itu kan ada sebagian yang sifatnya itu pelayanan, seperti sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan,” jelas legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Arbayanto menyoroti fluktuasi harga BBM dan energi sebagai dampak konflik global yang dapat merambat ke sektor-sektor produktif di lapangan. Untuk wilayah Malang Raya, ia menekankan pentingnya mendukung penuh kebijakan strategis nasional terkait swasembada pangan sebagai benteng ekonomi rakyat.
Baca Juga : Seribu Lowongan Kerja Disiapkan di SIL Festival 2026, Bidik Ekspor dan Perluasan Lapangan Kerja
“Yang pasti kita mensupport penuh kebijakan strategis nasional terkait swasembada pangan. Itu yang paling utama begitu. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama ya dengan rakyat apa mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat,” tambahnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi B juga berencana mengawal penguatan infrastruktur ekonomi melalui koperasi di tingkat desa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memperkuat perencanaan usaha masyarakat.
“Kami juga punya rencana untuk mensupport pada aspek kebijakan dan perencanaan usaha Koperasi Desa Merah Putih itu,” pungkas legislator asal Dapil Malang Raya itu.
