JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar memperkuat pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan (Karya Mas). Pengawasan diperkuat sejak awal agar program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat itu berjalan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin saat membuka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Program Karya Mas di Balai Kota Kusumowicitro, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga : KSP Wisata Pasir Putih Situbondo Dibuka, Investasi Rp 40 Miliar Ditawarkan ke Investor
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Romulus Haholongan, S.H., serta melibatkan narasumber dari Polres Blitar Kota, Kejaksaan Negeri Blitar, dan Inspektorat Kota Blitar.
Para lurah, LPMK, ketua RW dan RT hingga kelompok masyarakat (Pokmas) penyelenggara Karya Mas juga dilibatkan. Mereka menjadi aktor penting karena sebagian pembangunan melalui Karya Mas bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan.
Mas Ibin mengatakan Karya Mas merupakan komitmen Pemkot Blitar untuk mempercepat pembangunan dengan menempatkan warga sebagai bagian dari proses pembangunan. Anggaran dialokasikan ke tingkat kelurahan agar kebutuhan riil masyarakat dapat dijawab lebih cepat dan tepat.
“Program Karya Mas adalah komitmen besar Pemerintah Kota Blitar untuk mempercepat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Pembangunan harus makin merata, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan riil warga di tingkat RT dan RW,” kata Mas Ibin.
Besarnya anggaran dan kewenangan di tingkat kelurahan, menurut Mas Ibin, harus diikuti tanggung jawab yang sepadan. Karena itu, seluruh pelaksana Karya Mas diminta memahami regulasi, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
Ia meminta pelaksana tidak bekerja hanya berdasarkan kebiasaan atau asumsi. Jika menemukan keraguan dalam pelaksanaan, konsultasi harus dilakukan sebelum mengambil keputusan.
“Setiap rupiah dana Karya Mas yang digunakan adalah uang rakyat. Oleh sebab itu, transparansi wajib hukumnya. Libatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” ujarnya.
Prinsip itu juga berlaku pada administrasi. Laporan pertanggungjawaban, nota pembelian hingga bukti fisik pekerjaan harus sesuai dengan realisasi di lapangan. Administrasi yang tertib, kata Mas Ibin, menjadi benteng bagi pengelola sekaligus memastikan uang publik benar-benar menghasilkan manfaat.
Peringatan lebih keras diberikan terhadap potensi konflik kepentingan. Mas Ibin meminta pejabat kelurahan, ASN maupun Pokmas tidak mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari Karya Mas.
Baca Juga : Serunya Agustusan di Rutan Magetan, 129 Warga Binaan Diusulkan Remisi 10 Orang Langsung Bebas
“Hindari mark-up harga, rekayasa laporan, pemotongan dana maupun penerimaan imbalan atau gratifikasi dalam bentuk apa pun. Praktik-praktik kecil seperti inilah yang sering kali menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Pengawasan Preventif, Pembangunan Tetap Bergerak
Pemkot Blitar memilih memperkuat pencegahan sejak program berjalan. Inspektorat bersama camat dan lurah diminta aktif memberikan pendampingan dan pembinaan, bukan sekadar mencari kesalahan setelah kegiatan selesai.
Kehadiran unsur kejaksaan dan kepolisian dalam sosialisasi juga menjadi ruang bagi pelaksana Karya Mas untuk memperoleh pemahaman hukum yang sama. Pendekatan tersebut diharapkan membuat Pokmas dan aparatur kelurahan bekerja lebih tenang tanpa mengurangi kehati-hatian dalam mengelola anggaran publik.
Bagi Mas Ibin, ukuran keberhasilan Karya Mas bukan semata banyaknya pekerjaan yang diselesaikan. Proses di balik pembangunan harus sama baiknya dengan hasil yang diterima masyarakat.
“Membangun Kota Blitar yang maju dan sejahtera harus dilandasi tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan Karya Mas tidak hanya diukur dari hasil pembangunannya, tetapi juga dari proses yang taat aturan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terhindar dari penyimpangan hukum,” kata Mas Ibin.
Melalui pengawasan sejak awal, Pemkot Blitar ingin memastikan Karya Mas berjalan transparan dan berintegritas. Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga pengawasan agar pembangunan di tingkat kelurahan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
