JATIMTIMES - Kasus penjualan minuman beralkohol (minol) tanpa izin oleh Toko Sari Jaya 25 kembali menuai sorotan tajam. Vonis denda Rp10 juta kepada pemilik toko tersebut tak meredam polemik yang mencuat di publik, terlebih setelah video promosi tokonya yang viral di media sosial memantik kegaduhan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menyatakan sikap tegas menolak pemberian izin usaha minol kepada toko yang dianggap mencoreng citra Kota Malang sebagai kota pendidikan. “Saya pribadi dan mewakili Fraksi Gerindra menyatakan tegas tidak memberikan izin minol terhadap toko yang telah membikin kegaduhan di Kota Malang. Kota ini adalah kota pendidikan, jangan dikotori oleh narasi oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Lelly.
Baca Juga : Mas Ibin Pimpin Aksi Bersih Sungai, ASN Kota Blitar Turun Tangan untuk Lingkungan Sambut HUT RI ke-80
Komisi A, kata Lelly, akan memperketat pengawasan terhadap peredaran minol serta mendorong Pemkot Malang agar tidak sembarangan menerbitkan izin.
Senada, Ketua PC GP Ansor Kota Malang, Sugiyanto, menyayangkan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas administratif. Ia menilai, konten iklan yang dibuat oleh toko tersebut sudah menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
“Sanksi administratif tidak cukup. Harus ada tindakan tegas terhadap konten video yang menimbulkan keresahan publik. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mengawasi potensi penjualan miras ilegal di Kota Malang,” ujar Sugiyanto.
Ia juga meminta masyarakat agar ikut berperan dalam pengawasan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait penjualan minol, terutama yang menyasar anak di bawah umur atau dilakukan secara terselubung.
Diketahui, pemilik toko, Lieman Antony, disidang dalam perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena terbukti menjual minuman keras tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dalam persidangan yang digelar di Kantor Satpol PP Kota Malang, ia dijatuhi denda sebesar Rp10 juta oleh hakim Pengadilan Negeri Malang.
Baca Juga : Kejaksaan Bondowoso Kampanyekan Anti-Pungli di Dekat Sekolah, Tindak Lanjut Keluhan Wali Murid
Pihak Satpol PP Kota Malang memastikan, pengawasan terhadap toko-toko penjual minol akan diperketat sesuai Perda No 4 Tahun 2020, termasuk larangan menjual kepada anak di bawah 21 tahun dan ibu hamil.
Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota masih menindaklanjuti aduan masyarakat terkait konten video viral promosi minol dari toko tersebut. Klarifikasi terhadap pemilik toko dan figur ‘King Abdi’ telah dilakukan, namun penyelidikan masih menunggu disposisi lebih lanjut dari Kapolresta.
