free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Dinsos Kota Malang Tegaskan Pendampingan Keluarga Jadi Kunci Intervensi Stunting

Penulis : Riski Wijaya - Editor : A Yahya

10 - Sep - 2025, 19:17

Placeholder
Ilustrasi.(Foto: istimewa).

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angka prevalensi stunting. Upaya itu pun juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). 

Termasuk bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang. Salah satunya dengan lebih banyak melakukan pendampingan keluarga. “Kalau dari kami itu intervensinya berupa pendampingan keluarga," tegas Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito

Baca Juga : DBHCHT Bondowoso 2025 Capai Rp 81,2 Miliar, Fokus untuk Kesejahteraan, Kesehatan, dan Penegakan Hukum

 

Para pendamping tidak hanya melakukan pendampingan kepada anak yang sudah terdeteksi stunting saja. Namun juga pada keluarga yang dinilai memiliki risiko stunting. 

"Ada petugas pendamping yang mengecek masing-masing keluarga berisiko stunting, apakah sudah melakukan tes kesehatan dan sebagainya. Kalau untuk PMT (pemberian makanan tambahan) itu dari Dinkes,” jelas Donny.

Ia menjelaskan, selama ini terdapat perbedaan data stunting yang dirilis, baik melalui kegiatan Bulan Timbang di posyandu maupun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Perbedaan ini, kata Donny, muncul karena metode pengukuran yang dipakai tidak sama.

“Kalau Bulan Timbang itu yang datang ke posyandu. Sedangkan SSGI sifatnya sampling. Jadi selisihnya memang jauh. Sekarang Bulan Timbang sudah di bawah 10 persen, sedangkan SSGI masih di atas 10 persen,” terangnya.

Selain itu, ia menambahkan, persepsi mengenai keluarga risiko stunting pun tidak sama antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Baca Juga : Posbakumadin Situbondo Hadir Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Kurang Mampu

 

“Kalau versi BKKBN, keluarga berisiko stunting itu didasarkan pada kondisi keluarganya. Misalnya ada keluarga yang tidak memiliki MCK, ada ibu hamil, atau ada anggota keluarga yang perokok, maka itu termasuk berisiko. Sedangkan Dinkes lebih melihat pada kondisi fisik ibu, seperti berat badan rendah atau gula darah naik,” papar Donny.

Meski tidak merinci angka pasti, Donny memastikan jumlah anak berisiko stunting di Kota Malang tidak sampai ribuan. “Tidak sampai ribuan, tapi saya tidak hafal jumlah pastinya,” pungkasnya. (ADV)


Topik

Pemerintahan stunting stunting kota malang donny sandito dinsos kota malang



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Mojokerto Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Riski Wijaya

Editor

A Yahya