JATIMTIMES - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi tengah masuk pembahasan Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu. DPRD menekankan terkait kemudahan investasi yang diharapkan melalui peraturan daerah nantinya, harus bisa diawasi masyarakat dan berdampak luas.

Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto melalui juru bicara mengatakan, investor atau pelaku usaha sebagai penerima insentif haruslah melalui serangkaian pengawasan dan adanya mekanisme partisipasi. Selain itu mengharuskan Pemkot juga menyusun target keberhasilan yang jelas.

Baca Juga : Dorong Program Tepat Sasaran, DPRD Malang Fokus pada Pemenuhan Hak Anak

"Mulai peningkatan lapangan kerja baru, hingga hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Itu jadi alat evaluasi yang efektif untuk ke depan pemerintah memberikan kebijakan optimal berdampak," ujar Didik, dalam rapat paripurna jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, belum lama ini.

Dikatakannya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan bijak diharapkan terus membantu pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Didik meyakini, sinergi antara DPRD dan Pemkot Batu membawa dampak positif bagi investasi berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, sejalan dengan pandangan fraksi, untuk melibatkan masyarakat dalam memantau perlu sistem terbuka yang dapat diakses publik.

"Publik seharusnya bisa mengoperasikan sistem pemantauan Investasi yang terbuka, termasuk insentif dan pelaksanaan kewajiban (sebagai investor), sehingga berdampak bagi masyarakat luas," tambahnya.

Baca Juga : LSM Siti Jenar dan Warga Gelar Aksi di Situbondo terkait Stock Pail dan Tambang Ilegal, Pemilik Pastikan Punya Izin

Langkah tersebut, sambungnya, adalah untuk megupayakan pengelolaan akuntabel mendukung pembangunan. Ditekankan pula sanksi setiap masyarakat yang memperoleh insentif namun melanggar.

"Pihak yang melaksanakan kewajiban akan dapat teguran tertulis dan pemberian denda. Kami secara serius akan memeriksa dan melakukan analisis komprehensif. Analisis resiko pada setiap kebijakan harus melalui kajian matang dan transparan, sehingga efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah," imbuhnya.