JATIMTIMES – Usulan pembentukan badan khusus untuk pengembangan Madura yang disampaikan Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kepulauan Madura), Willy Aditya, mendapat sambutan positif dari akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim.
Surokim menilai gagasan tersebut sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan di Madura. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan, tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten di Madura masih berada di atas rata-rata Jawa Timur. Sampang mencatat angka 20,83%, Bangkalan 18,66%, Sumenep 17,78%, dan Pamekasan 13,41%, jauh di atas rata-rata provinsi yang sebesar 10,55%. Kondisi ini mempertegas perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Willy Aditya menilai, setelah dibubarkannya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS), pembangunan di Madura semakin sulit terkonsolidasi. Padahal, Madura memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, hasil alam, hingga energi terbarukan yang layak dioptimalkan.
“Pemerintah pusat perlu membuat semacam otorita atau badan pengembangan kawasan strategis agar potensi Madura tidak lagi terbengkalai. Saya akan terus memperjuangkan ini bersama legislator dari Madura, karena memajukan Madura adalah komitmen bersama,” tegasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Surokim menilai pembentukan badan khusus bisa menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan Madura. “Apapun namanya, Madura memang perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Wilayah ini punya potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur dan Indonesia timur. Tapi upaya itu hanya bisa terwujud jika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan,” ujarnya.
Wakil Rektor UTM ini menilai, badan khusus minimal dapat menyatukan empat kabupaten di Madura dalam satu tarikan kebijakan pembangunan yang sama. Selama ini, ego sektoral dan keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama pembangunan kawasan terpadu.
“APBD di empat kabupaten masih terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur sangat tinggi. Maka, dukungan pembiayaan pusat mutlak diperlukan. Jika ingin cepat, payung hukum berupa Kepres sudah cukup realistis,” tambahnya.
Baca Juga : Wakil Ketua Dewan Alayk Minta Dinsos Pemkab Malang Mutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan harus berjalan beriringan. “Infrastruktur dasar adalah kunci. Kalau ini diperbaiki, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan muncul. Dua sektor itu saling menguatkan untuk membuka peluang investasi di Madura,” jelasnya.
Dengan adanya dukungan dari kalangan legislatif dan akademisi, usulan pembentukan badan khusus ini dinilai berpotensi menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan di Madura.
