Soroti LKPJ 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pemprov Perkuat Sektor Formal dan Daya Beli

JATIMTIMES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,33 persen, Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan penguatan serius pada sektor tenaga kerja formal dan perlindungan daya beli masyarakat bawah.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti, menekankan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi harus diukur dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh rakyat kecil, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Baca Juga : Kronologi Pernikahan Kasus Suamiku Ternyata Perempuan Versi Yupi Rere, Mulai Finansial hingga Berujung Saling Lapor Polisi

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini harus kita pastikan benar-benar berkualitas. Artinya, pertumbuhan tersebut harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan memperkecil ketimpangan antarwilayah, khususnya antara perkotaan dan perdesaan,” ujar Erma dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/4/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah struktur ketenagakerjaan di Jatim. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga angka 3,71 persen, Fraksi PDIP mencatat kekhawatiran atas dominasi sektor informal yang masih mencapai 62,35 persen.

Erma menegaskan bahwa tingginya ketergantungan pada sektor informal membuat sebagian besar tenaga kerja di Jatim berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan yang memadai.

“Tingginya proporsi pekerja sektor informal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita masih bekerja tanpa jaminan sosial dan perlindungan kerja yang memadai. Pemerintah Provinsi harus mendorong transformasi menuju sektor formal agar kesejahteraan pekerja lebih terjamin,” tegasnya.

Selain ketenagakerjaan, Fraksi PDIP mendesak Pemprov Jatim untuk tetap waspada terhadap potensi inflasi pangan yang dapat menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerataan akses layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, juga menjadi catatan penting agar disparitas antarwilayah dapat terus ditekan.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Tegaskan 98,33 Persen Indikator LKPJ Jatim 2025 Tercapai

Erma mendorong penguatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas hingga rumah sakit tipe C agar lebih menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Sementara di bidang ekologi, fraksi ini meminta ketegasan pengawasan terhadap izin lingkungan industri menyusul realisasi kualitas udara yang belum memenuhi target.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD Jawa Timur benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat luas.

“PDI Perjuangan akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan wong cilik di Jawa Timur,” pungkas Anggota Komisi B DPRD Jatim itu.