Israel Buka Peluang Damai dengan Lebanon, Netanyahu Ajukan Syarat Pelucutan Hizbullah

JATIMTIMES - Pemerintah Israel mulai membuka peluang baru untuk meredakan konflik dengan Lebanon. Di tengah situasi yang masih memanas akibat serangkaian serangan militer, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan kesiapannya untuk memulai negosiasi langsung dengan pihak Lebanon.

Langkah ini disebut sebagai respons atas permintaan berulang dari Lebanon yang mendorong adanya dialog terbuka antara kedua negara. Dalam pernyataan resminya yang dilansir AFP pada Jumat (10/4/2026), Netanyahu mengaku telah menginstruksikan kabinetnya untuk segera memulai proses tersebut.

Baca Juga : Khutbah Jumat 10 April 2026: Saatnya Muhasabah, Sudahkah Ibadah Kita Tetap Terjaga?

“Mengingat permintaan berulang Lebanon untuk membuka negosiasi langsung dengan Israel, saya menginstruksikan kabinet kemarin untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon sesegera mungkin,” demikian pernyataan kantor Netanyahu.

Dalam rencana pembicaraan tersebut, Israel menegaskan bahwa isu utama yang akan dibahas adalah pelucutan senjata kelompok Hizbullah. Israel menilai keberadaan kelompok bersenjata ini menjadi salah satu sumber utama ketegangan di kawasan.

Netanyahu juga menyampaikan bahwa Israel tetap terbuka untuk menjalin hubungan damai dengan Lebanon, selama ada komitmen nyata terhadap demiliterisasi.

“Negosiasi akan fokus pada pelucutan senjata Hizbullah dan membangun hubungan damai antara Israel dan Lebanon. Israel menghargai seruan Perdana Menteri Lebanon hari ini untuk demiliterisasi Beirut,” lanjut pernyataan tersebut.

Media Israel juga melaporkan bahwa Yechiel Leiter, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, akan menjadi perwakilan Israel dalam proses negosiasi tersebut.

Pernyataan dari Netanyahu muncul hanya sehari setelah Israel melancarkan gelombang serangan besar ke wilayah Lebanon. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar sejak konflik dengan Hizbullah kembali pecah pada 2 Maret lalu, dengan korban jiwa dilaporkan mencapai lebih dari 200 orang.

Kondisi ini semakin mempertegas urgensi adanya jalur diplomasi untuk meredakan konflik yang terus bereskalasi.

Di sisi lain, pemerintah Lebanon mulai mengambil langkah tegas terkait keberadaan kelompok bersenjata di wilayahnya. Perdana Menteri Nawaf Salam mengumumkan bahwa kabinet telah menginstruksikan aparat keamanan untuk memperketat kontrol senjata di ibu kota, Beirut.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa senjata hanya berada di tangan negara, bukan kelompok non-pemerintah.

Baca Juga : Iran dan AS Gelar Pembicaraan Damai di Pakistan Hari Ini, Dimediasi Islamabad

“Tentara dan pasukan keamanan diminta untuk segera mulai memperkuat penegakan penuh otoritas negara atas Provinsi Beirut dan memonopoli senjata hanya di tangan otoritas yang sah,” ujar Nawaf Salam usai rapat kabinet pada Kamis (9/4).

Sebelumnya, Lebanon juga telah melarang aktivitas militer Hizbullah sejak awal Maret, tak lama setelah konflik dengan Israel kembali memanas. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghentikan operasi kelompok yang didukung Iran itu.

Upaya pelucutan senjata Hizbullah sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah Lebanon sudah menyatakan komitmen tersebut sejak 2025. Hizbullah sendiri merupakan satu-satunya kelompok yang masih mempertahankan persenjataannya setelah berakhirnya Perang Saudara Lebanon.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, realisasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena pengaruh politik dan militer Hizbullah yang cukup kuat di dalam negeri.

Menariknya, hubungan antara Lebanon dan Israel sempat menunjukkan tanda-tanda mencair. Pada Desember 2025, perwakilan sipil dari kedua negara diketahui telah melakukan pembicaraan langsung pertama dalam beberapa dekade. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemantauan gencatan senjata.

Kini, dengan adanya dorongan baru dari kedua pihak, peluang menuju dialog yang lebih serius kembali terbuka. Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa proses ini tidak akan mudah, mengingat kompleksitas konflik dan kepentingan yang terlibat.

Langkah Israel membuka opsi negosiasi bisa menjadi titik awal menuju stabilitas di kawasan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan semua pihak, termasuk Hizbullah, untuk menahan diri dan mencari jalan damai.