BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Blitar Percepat Universal Coverage, Capaian UCJ Tembus 41,04 Persen

JATIMTIMES — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar bersama Pemerintah Kota Blitar menggelar rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Ballroom Santika Blitar, Kamis (9/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin bersama jajaran perangkat daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan sebagai langkah percepatan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal di Kota Blitar.

Dalam forum monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan bahwa dari sekitar 70 ribu pekerja di Kota Blitar, sebanyak 30 ribu tenaga kerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 ribu pekerja memperoleh perlindungan melalui dukungan anggaran Pemerintah Kota Blitar sebagai bentuk komitmen memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Baca Juga : Tri Iman Prasetyono, Pj Sekda Kota Blitar yang Langsung Tancap Gas

Forum ini juga menjadi sarana evaluasi capaian kepesertaan serta penyusunan strategi percepatan guna memastikan target perlindungan tenaga kerja dapat tercapai sesuai rencana pembangunan daerah. Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok rentan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Ahmad Pauzi menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat implementasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Blitar.

“Melalui kolaborasi ini, kami optimistis target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam pendataan tenaga kerja serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil monitoring, capaian UCJ di Kota Blitar saat ini telah mencapai 41,04 persen atau sebanyak 30.003 tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan progres positif menuju target Indikator Utama Pembangunan (IUP) UCJ dalam RPJMD Tahun 2026 sebesar 50,26 persen atau 37.093 tenaga kerja.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan tren peningkatan kepesertaan yang konsisten. Dengan dukungan pemerintah daerah dan perangkat terkait, BPJS Ketenagakerjaan optimistis perluasan perlindungan tenaga kerja dapat terus meningkat. Upaya ini juga difokuskan pada sektor yang masih memiliki tingkat kepesertaan rendah, termasuk pekerja informal, pelaku UMKM, serta pekerja rentan.

Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kebijakan strategis. Pemerintah Kota Blitar, kata dia, akan mengoptimalkan peran perangkat daerah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat pendataan tenaga kerja.

Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan Buka Rekrutmen Nasional, Peluang Karier Generasi Muda di Seluruh Indonesia

“Kami berkomitmen mendukung penuh program UCJ melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan sosialisasi, serta pendataan tenaga kerja secara lebih terintegrasi. Perlindungan pekerja merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin tersebut.

Dalam sesi monitoring, kedua pihak juga membahas capaian kepesertaan aktif, identifikasi sektor yang masih perlu ditingkatkan, serta berbagai tantangan di lapangan. Selain itu, dirumuskan langkah percepatan guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pendataan berbasis wilayah.

Ahmad Pauzi menambahkan kolaborasi yang terus diperkuat diharapkan mampu mempercepat pencapaian target UCJ secara menyeluruh. “Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis target UCJ Kota Blitar dapat tercapai sesuai rencana, sehingga seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” pungkasnya.