Apindo Kota Batu Sebut Perusahaan Swasta Sektor Perhotelan dan Wisata Tak Mungkin Terapkan WFH

JATIMTIMES – Imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi perusahaan swasta sebesar satu hari per minggu menuai reaksi dari para pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu menilai kebijakan tersebut sangat sulit, bahkan tidak mungkin diterapkan pada sektor-sektor vital yang menjadi tulang punggung ekonomi di Kota Batu, yakni pariwisata dan perhotelan.

Ketua Apindo Kota Batu, Suryo Widodo, menegaskan bahwa karakteristik industri jasa dan pariwisata menuntut kehadiran fisik tenaga kerja secara langsung. Menurutnya, konsep bekerja dari rumah tidak sejalan dengan standar operasional pelayanan tamu di lapangan.

Baca Juga : Wawali Surabaya Armuji Tantang Pordi Gelar Event Domino Lebih Besar usai Seribu Pemain Padati Grand City

“Kalau di sektor pariwisata dan perhotelan ya tidak mungkin (WFH). Tidak akan ketemu. Tidak ada penerapannya di sana,” ujar Suryo Widodo singkat saat dikonfirmasi JatimTIMES, belum lama ini.

Senada dengan Apindo, pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu, Heru Subagio, turut menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa dipukul rata ke semua sektor usaha. Ia menilai, setiap industri memiliki kebutuhan operasional yang berbeda-beda, terutama industri pengolahan dan jasa.

“Setiap sektor punya kebutuhan berbeda. Jika kita bicara industri pengolahan susu, misalnya, kerja dari rumah justru bisa menurunkan kapasitas produksi secara drastis,” kata Heru.

Ia menambahkan, sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi di Kota Batu sangat bergantung pada interaksi fisik antara petugas dan wisatawan. Destinasi wisata buatan maupun alam memerlukan perawatan dan pelayanan langsung yang mustahil dikendalikan dari jarak jauh.

“Contohnya di tempat seperti Batu Secret Zoo, para pekerja harus merawat satwa secara langsung di lokasi. Begitu juga di sektor UMKM, produksi makanan olahan seperti keripik buah atau olahan apel masih mengandalkan proses manual yang tidak bisa dipindahkan ke sistem kerja jarak jauh,” jelasnya.

Baca Juga : Rayakan HUT Ke-46, PT PAL Indonesia Salurkan Beasiswa ke Warga Pesisir Lamongan

Selain hambatan sifat pekerjaan, kendala teknis seperti infrastruktur digital juga menjadi ganjalan serius. Konektivitas internet di wilayah perbukitan serta sentra produksi di Kota Batu dinilai belum merata untuk mendukung sistem kerja daring yang stabil.

Kondisi geografis dan basis ekonomi Kota Batu yang didominasi oleh sektor jasa membuat imbauan WFH dinilai kurang relevan. Para pelaku usaha mengkhawatirkan kebijakan ini justru akan menghambat produktivitas dan kualitas layanan di tengah upaya pemulihan ekonomi daerah.

Hingga saat ini, para pengusaha di sektor akomodasi, daya tarik wisata, hingga UMKM makanan olahan memilih untuk tetap menjalankan sistem Work From Office (WFO). Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas produksi serta memastikan wisatawan tetap mendapatkan pelayanan maksimal saat berkunjung ke Kota Batu.