Setoran Pajak Pariwisata Dinilai Tak Maksimal, DPRD Desak Pemkot Batu Perketat Validasi Data dan Monitoring

JATIMTIMES – Capaian penerimaan pajak daerah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu. Meskipun tren kunjungan wisatawan menunjukkan grafik positif, realisasi pajak dari sektor hotel, restoran, hingga tempat hiburan dinilai belum maksimal.

DPRD menyebut angka pendapatan dari sektor tersebut belum berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Legislator menduga ada masalah dalam sistem pemungutan atau pelaporan yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari pihak eksekutif.

Baca Juga : Puguh Anggota DPRD Jatim Tagih Kejelasan Nasib Guru Honorer di Tengah Wacana Larangan Mengajar 2027

“Tentu ini menjadi masalah yang harus diberi perhatian serius. Berdasarkan data, pertumbuhan sektor wisata saat ini belum mampu memberikan dampak optimal terhadap penerimaan pajak daerah,” ujar Juru Bicara DPRD Kota Batu, Amirah Ghaida Dayanara, dalam paparannya pada rapat paripurna, belum lama ini.

Pihak legislatif mengendus adanya potensi kebocoran pendapatan atau sistem pemungutan yang belum berjalan maksimal di lapangan. Jika potensi pendapatan ini tidak tergarap sepenuhnya, maka daerah akan merugi karena beban pemeliharaan fasilitas publik terus meningkat seiring bertambahnya wisatawan.

Sebagai langkah konkret, DPRD mendesak Pemerintah Kota Batu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan pajak para pelaku usaha pariwisata. Penguatan teknologi monitoring melalui tapping box menjadi salah satu poin yang didorong guna meminimalisir potensi manipulasi transaksi.

“Validasi data di lapangan juga harus diperketat. Tujuannya untuk memastikan jumlah kunjungan yang diklaim memang sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga berkontribusi langsung pada retribusi serta pajak,” jelas Amirah.

Baca Juga : Kasus Dugaan Tindak Kekerasan Seksual Pelajar Kembali Terjadi, PC IPNU Banyuwangi Beri Tanggapan

DPRD menegaskan bahwa kemandirian fiskal Kota Batu sangat bergantung pada kesehatan sektor pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik membutuhkan dukungan pendapatan daerah yang kuat agar pemerintah tidak terbebani secara finansial.

“Jika ketimpangan ini dibiarkan, Kota Batu akan merugi karena biaya pemeliharaan fasilitas umum naik tanpa didukung pendapatan yang sepadan. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata agar geliat wisata benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan kota,” pungkasnya.