Presiden Abai Nilai Tukar Mata Uang, Zimbabwe Pernah Tak Bisa Beli Roti Meski Punya 100 Juta

JATIMTIMES - Kondisi nilai tukar rupiah yang anjlok masih ramai dibahas di media sosial. Kali ini, konten kreator finansial dan edukasi, Albertus Axel, menyinggung soal bahaya ketika seorang pemimpin negara tidak peduli terhadap nilai tukar mata uang negaranya sendiri.

Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, Axel mencontohkan krisis ekonomi parah yang pernah dialami Zimbabwe pada 2008 silam. Negara di Afrika tersebut bahkan sempat mengalami hyperinflasi hingga 79 miliar persen per bulan.

Baca Juga : Awas! Dua Momok Mematikan Ini Intai Ibu Hamil di Magetan, Dinkes Langsung Ambil Tindakan Cepat

“Apa yang bakal terjadi kalau seorang pemimpin negara itu tidak peduli dengan nilai tukar mata uangnya sendiri?” ujar Axel dalam videonya.

Ia menjelaskan, Zimbabwe sebenarnya pernah berada di masa kejayaan ekonomi. Saat merdeka pada 1980, nilai tukar dolar Zimbabwe bahkan lebih kuat dibanding dolar Amerika Serikat.

“Di tahun 1980 saat Zimbabwe merdeka, 1 dolar Zimbabwe itu seharga 1,25 USD. 1 dolar artinya nilai tukar mata uangnya jauh lebih kuat daripada USD,” katanya.

Menurutnya, saat itu Zimbabwe dikenal sebagai negara dengan sektor pertanian yang kuat, industri yang berjalan baik, hingga pertumbuhan ekonomi yang stabil setiap tahun.

“Negaranya itu makmur, pertaniannya jalan, industri-nya solid, bahkan ekonominya itu terus bertumbuh setiap tahunnya,” lanjutnya.

Albertus Axel kemudian menyoroti kebijakan Presiden Zimbabwe saat itu, Robert Mugabe, yang disebut menjadi awal kehancuran ekonomi negara tersebut.

Ia menyebut Mugabe mengambil lahan milik ribuan petani berpengalaman dan memberikannya kepada loyalis politiknya. Kebijakan itu disebut menjadi “bom waktu” bagi ekonomi Zimbabwe.

“Sampai akhirnya, seorang presiden bernama Robert Mugabe yang mewarisi semua kejayaan Zimbabwe pada saat itu membuat sebuah kebijakan yang sebenarnya ini adalah sebuah bom waktu,” ujarnya.

“Di saat itu, Mugabe itu mengambil lahan-lahan dari 4.000 petani yang berpengalaman dan diberikan kepada partainya, kepada loyalisnya,” sambungnya.

Dampaknya disebut sangat besar terhadap perekonomian negara. Produksi pangan turun drastis, industri melemah, hingga angka pengangguran melonjak.

“Hal ini mengakibatkan output pangan itu turun 45%, output manufaktur turun 30%, dan pengangguran itu naik ke angka 85%,” katanya.

Saat kondisi ekonomi memburuk, pemerintah Zimbabwe disebut memilih mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai kebutuhan negara.

“Akhirnya, solusi yang dilakukan adalah mencatat uang lebih banyak. Dia butuh uang buat nyuap orang. Dia butuh uang buat membiayai tentara di Kongo. Dia butuh uang buat militernya, buat gaji pejabatnya, buat gaji tentaranya,” ujar Axel.

Kebijakan itu justru memperparah inflasi. Pemerintah dinilai tidak mau mengakui akar persoalan ekonomi yang sebenarnya terjadi.

“Mugabe masih denial. Dia menyalahkan orang-orang asing karena menaikkan harga dan menyalahkan inflasi dari barat. Padahal kalau kalian lihat data pada saat itu, inflasi di barat itu masih rendah,” katanya.

Baca Juga : Empat Hari Beroperasi, KDMP di Lamongan Raup Omzet Jutaan Rupiah

Puncak krisis di Zimbabwe terjadi pada November 2008. Saat itu, inflasi mencapai angka fantastis hingga 79 miliar persen per bulan.

“Puncaknya itu terjadi di bulan November tahun 2008, di mana inflasi itu mencapai 79 miliar persen per bulan. Dan harga barang itu naik dua kali lipat setiap jam,” ungkapnya.

Kondisi hyperinflasi membuat harga kebutuhan sehari-hari melonjak tidak masuk akal. Bank sentral Zimbabwe bahkan sempat menerbitkan pecahan uang bernilai 100 triliun dolar Zimbabwe.

“Bank Sentral Zimbabwe itu sampai menerbitkan uang 100 triliun dolar dan harga roti mencapai 2 miliar dolar Zimbabwe,” ujar Axel.

Ia juga menyebut rekor terburuk nilai tukar mata uang Zimbabwe pernah mencapai titik ekstrem. “Rekor inflasi terbesar adalah 1 USD itu sama dengan 35 kwadriliun Zimbabwe dolar,” katanya.

Kondisi itu akhirnya membuat pemerintah Zimbabwe menghapus mata uang lokal dan menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi sehari-hari.

“Dan pada saat ini akhirnya pemerintah itu menghapuskan mata uang lokal dan membiarkan USD itu sebagai mata uangnya pada saat itu,” lanjutnya.

Di akhir videonya, Axel mengatakan pelajaran terbesar dari Zimbabwe bukan hanya soal hyperinflasi, tetapi tentang pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mata uang negara.

“Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Zimbabwe ini adalah bukan soal hyperinflasinya. Tapi bagaimana pemerintahnya itu denial terhadap kondisi ekonominya pada saat itu,” ujarnya.

Ia menilai nilai tukar mata uang bukan sekadar angka di grafik ekonomi, melainkan simbol kepercayaan masyarakat terhadap negaranya.

“Nilai tukar mata uang itu bukan cuma sebuah angka. Di grafik, di chart doang. Tapi sebuah kepercayaan kolektif, sebuah bangsa,” katanya.

“Ketika pemimpinnya meremehkan dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan, disitulah terlihat tanda keruntuhannya (negara),” pungkas Axel.