Temui Massa yang Bertahan, Begini Respon dan Sikap DPRD Magetan Atas Tuntutan Warga Desa Sayutan

JATIMTIMES  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menunjukkan komitmen dan keseriusan penuh dalam mengawal serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan langkah cepat jajaran legislatif yang langsung menggelar rapat audiensi setelah menerima tuntutan dari warga Desa Sayutan. 

Warga menuntut agar aktivitas tambang galian C di wilayah mereka segera ditutup karena dinilai berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

Baca Juga : Harga Telur Anjlok, DPRD Jatim Dorong Subsidi Pakan dan Optimalisasi Serapan ke MBG

Jajaran pimpinan DPRD Magetan turun langsung menerima kehadiran perwakilan warga tersebut. Audiensi dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suyatno, dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Puthut Pujiono, serta Pangayoman. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini juga turut menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berkompeten, serta perwakilan dari pihak CV selaku pengelola tambang.

Plt Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak akan tinggal diam dan berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan yang adil bagi masyarakat.

"Kami di jajaran dewan berkomitmen penuh dan sangat serius dalam menerima serta memfasilitasi setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat. Karena warga Sayutan menyampaikan keinginan kuat untuk beraudiasi, DPRD langsung bertindak cepat menjadwalkan pertemuan ini. Tentu, agar masalah ini clear dan objektif, kami sengaja menghadirkan seluruh pihak yang berkompetensi langsung dalam hal regulasi dan teknis pertambangan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Puthut Pujiono, menyampaikan bahwa pertemuan telah menghasilkan titik temu berupa pembentukan tim khusus. Tim gabungan ini terdiri dari unsur DPRD, OPD terkait, serta Inspektorat Tambang dari Surabaya untuk melakukan cek lokasi yang dikeluhkan warga. Selama proses ini berjalan, disepakati bahwa aktivitas tambang dihentikan total terlebih dahulu.

"Tadi semuanya sudah dijelaskan secara gamblang dan transparan oleh OPD yang berkompeten, perwakilan masyarakat, maupun dari pihak CV. Sebagai tindak lanjut nyata, hari ini telah disepakati bersama untuk membentuk tim khusus yang di dalamnya juga melibatkan Inspektorat Tambang dari Surabaya. Tim ini nantinya akan langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi riil di area tambang," jelas Puthut Pujiono, S.H.

Lebih lanjut, Puthut Pujiono menambahkan bahwa hasil dari tinjauan lapangan oleh tim gabungan tersebut akan menjadi dasar utama dalam menentukan langkah selanjutnya.

"Tim lapangan ini yang akan menentukan kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan final yang nanti diputuskan bersama-sama, melibatkan masyarakat dan juga pihak CV yang membidangi tambang tersebut. Kita ingin solusi yang diambil nantinya adil, berkekuatan hukum, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas," imbuhnya.

Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Lamongan, Dukung Perombakan Jajaran Pimpinan Badan Gizi Nasional

Suasana sempat menegang di luar gedung dewan. Ratusan warga Sayutan yang bertahan di halaman kantor DPRD sempat mengancam tidak akan membubarkan diri atau pulang sebelum pimpinan DPRD menemui mereka secara langsung untuk menjelaskan hasil audiensi.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Puthut Pujiono, S.H. langsung menyempatkan diri keluar gedung dan menemui langsung kerumunan warga di halaman kantor untuk berdialog secara terbuka demi menenangkan massa.

Meskipun Puthut Pujiono telah memaparkan hasil kesepakatan bahwa aktivitas tambang resmi dihentikan sementara hingga tim gabungan selesai melakukan cek lokasi, warga Sayutan tetap bersikukuh dengan sikapnya. Mereka menuntut ketegasan lebih tinggi dengan mendesak agar hari ini juga, seluruh peralatan berat seperti bego atau ekskavator, milik CV pengelola tambang harus segera dikeluarkan dari wilayah Desa Sayutan.

DPRD pun menampung tuntutan tambahan  tersebut dan berupaya secepatnya mengoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait demi menjaga kondusivitas di lapangan serta memastikan aspirasi masyarakat Sayutan benar-benar terkawal dengan tuntas.