Bimtek di Bali, Fraksi PDIP DPRD Jatim Tekankan Pentingnya Mitigasi Krisis Air Bersih

JATIMTIMES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam merespons berbagai tantangan global dan regional yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu isu yang jadi perhatian serius adalah terkait mitigasi krisis air bersih.

Melalui momentum Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Benoa, Bali pada 5-7 Juni 2026, legislator Jatim mengusung penguatan mitigasi krisis lingkungan dan ancaman kekeringan.

Baca Juga : Eks Kepala BGN Jadi Tersangka, Politisi PKB: Alarm Pembenahan MBG di Daerah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa dinamika sosial, pemerintahan, hingga tantangan ekologis yang bergerak cepat menuntut seluruh anggota dewan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka.

Renny menilai forum bimtek ini menjadi instrumen strategis untuk mendongkrak kapasitas tiga fungsi utama kedewanan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Terutama dalam mengawal isu-isu krusial yang berpengaruh langsung terhadap hajat hidup masyarakat miskin di daerah.

“Anggota lama maupun baru harus terus meng-upgrade diri karena perkembangan sosial, politik, dan pemerintahan berlangsung sangat dinamis. Melalui Bimtek ini, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan,” ujar Renny.

Menurut Renny, dengan kapasitas dan pemahaman regulasi yang matang, anggota legislatif dari PDI Perjuangan akan jauh lebih optimal dalam mengawal kebijakan daerah. “Dengan pemahaman yang semakin baik, anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat secara maksimal dan mengawal kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, terutama wong cilik,” tandasnya.

Menyambung arahan tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, langsung menyoroti salah satu ancaman nyata akibat perubahan iklim, yakni potensi krisis air bersih yang dipicu oleh fenomena kemarau panjang serta cuaca ekstrem di Jatim.

Mantan Wali Kota Batu tersebut menilai, pemanasan global bukan lagi sekadar isu masa depan, melainkan tantangan riil yang wajib direspons oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada mitigasi risiko.

“Isu global warming harus bisa diantisipasi. Karena itu seluruh daerah perlu mempersiapkan langkah-langkah menghadapi dampak perubahan iklim sejak sekarang,” tegas Dewanti.

Baca Juga : Dua Warna Baru Keramik Hyattstone Hadir di Graha Bangunan, Cocok untuk Teras hingga Taman

Dewanti memaparkan bahwa salah satu dampak paling krusial yang dirasakan langsung oleh masyarakat saat cuaca ekstrem melanda adalah terganggunya ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk bergerak cepat melakukan pemetaan terhadap zona-zona yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kekeringan sekaligus menyiapkan sumber air alternatif sebagai langkah preventif.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan Jatim, kesiapan menghadapi perubahan iklim tidak boleh hanya mengandalkan langkah tanggap darurat yang bersifat reaktif. Penyelamatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga harus dikunci dan masuk ke dalam cetak biru perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Daerah rawan kemarau harus mulai menyiapkan sumber-sumber air yang memadai. Ketika musim kemarau berkepanjangan terjadi, masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan mendapatkan air,” tandas Dewanti.