Diskusi di UGM Digeruduk Mahasiswa, Nusron Wahid: Kami Datang untuk Berdialog, Siap Dikritik hingga Dicaci Maki

JATIMTIMES - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akhirnya angkat bicara usai forum diskusi yang dihadirinya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, digeruduk sejumlah mahasiswa pada Senin (15/6/2026) malam. Menurut Nusron, dirinya datang ke kampus untuk berdialog secara terbuka dengan sivitas akademika dan siap menerima kritik sebagai bagian dari konsekuensi jabatan.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @nusronwahid pada Selasa (16/6/2026), Nusron menjelaskan bahwa ia menghadiri diskusi bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menegaskan seluruh penyelenggaraan acara telah melalui prosedur resmi dengan izin dari pihak kampus.

Baca Juga : 5 Fakta Penting Kesepakatan Damai Iran dan Amerika Serikat, Disebut Akan Ditandatangani di Swiss

"Kami datang ada panitianya baik-baik, ada surat izin lengkap dari rektorat. Kita siap datang ke situ untuk berdialog dengan siapa saja, dengan sivitas akademika, dengan topik apa pun, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri, untuk memang siap untuk di-bully, siap dicaci maki di hadapan siapa pun, karena itulah konsekuensi daripada jabatan," kata Nusron.

Menurut Nusron, forum awalnya berlangsung dengan baik. Namun situasi berubah ketika muncul sekelompok orang yang, menurut penilaiannya, tidak ingin berdialog dan justru menggagalkan jalannya diskusi.

"Tapi rupa-rupanya pada malam hari ini, takdir berkata lain. Ada sekelompok orang yang a-demokratis, yang ternyata tidak siap berdialog, tidak siap berdemokrasi dan tidak siap untuk menerima dialog pemikiran, yang mengedepankan memaksakan kehendak dan mengedepankan kekerasan, karena itu kami sangat sayangkan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah justru membuka ruang kritik dan siap menerima masukan dari masyarakat. "Forum yang harusnya dialog baik sebagaimana di kampus-kampus yang lain. Tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau memang ada yang salah kita siap mengoreksi, kalau ada masukan kita akan tindak lanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang itu," sambungnya.

Di akhir pernyataannya, Nusron mengajak semua pihak menjaga tradisi demokrasi yang beradab dengan mengedepankan dialog dan adu gagasan. "Saya kira, mari kita tegakkan demokrasi dengan cara yang yang berkeadaban atau civilize. Karena itu, ruang diskusi dan ruang untuk berdebat di berbagai forum apa pun tidak boleh ditutup dan dan tidak boleh monolog dengan menciptakan opini tunggal dari kelompok-kelompok tertentu saja. Kami siap melayani berbagai undangan-undangan, kalau ada untuk adu data dan argumentasi. Tapi malam ini sungguh kami sesalkan tapi kami tidak menyesal," ucap dia.

Kronologi Diskusi di UGM yang Berujung Ricuh

Diketahui, diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM tersebut menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono sebagai narasumber.

Pada awal acara, kegiatan berlangsung normal. Namun beberapa saat kemudian, sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung dan membentangkan spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran para pejabat pemerintah.

Baca Juga : Semifinal Kejurnas PTWP XX Piala Ketua MA RI 2026 Memanas, Ratusan Suporter Padati Tribun Lapangan Tenis UM

Situasi kemudian memanas hingga diskusi dihentikan. Kericuhan sempat diwarnai pelemparan gelas plastik, sementara ketiga pejabat dievakuasi dari lokasi. Di luar gedung, ratusan mahasiswa kembali menghadang rombongan dan sempat terjadi dialog singkat antara massa dengan Nusron dan Sudaryono. Namun, pembicaraan tidak mencapai titik temu dan berakhir dengan aksi saling dorong saat rombongan meninggalkan area kampus.

Mahasiswa Ungkap Alasan Menggeruduk Acara

Salah satu perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, para pejabat yang hadir tidak layak berbicara mengenai Pancasila, apabila kritik masyarakat masih dianggap sebagai gangguan.

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa, Selasa (16/6).

Aksi tersebut menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan kampus, sekaligus pentingnya menjaga ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.