Kejar Target 14,2 Persen, Pemkab Gresik ajak Semua Sinergi Penurunan Stunting

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting. Langkah ini dilakukan guna mencapai target prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada tahun 2029.

Upaya tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga : Promo Bulan Bung Karno, Graha Bangunan Blitar Hadirkan Paint Festival TOA dengan Diskon Hingga 17 Persen

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat aktif, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha hingga masyarakat.

"Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak," ujar Alif saat membuka kegiatan.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi, Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah pengampu program percepatan penurunan stunting, para camat, kepala puskesmas, serta koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Gresik.

Alif menjelaskan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen. Pemerintah pusat menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus dasar untuk memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.

Menurut Alif, dalam RPJMN 2025-2029, percepatan penurunan stunting menjadi bagian penting dari agenda transformasi sosial nasional. Berbagai intervensi prioritas terus dilakukan, mulai dari penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, hingga pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ia menegaskan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh pelaksanaan aksi konvergensi yang terkoordinasi dan terpadu. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu arah dengan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, kecamatan tidak bisa berjalan sendiri, desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus terkoordinasi dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama," tegasnya.

Alif juga menyoroti transformasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting yang kini tidak lagi berorientasi pada proses administrasi, melainkan berfokus pada hasil yang nyata. Melalui integrasi data, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan pelaporan berbasis Web Bangda, intervensi yang dilakukan diharapkan semakin tepat sasaran.

Menurutnya, tantangan percepatan penurunan stunting tidak hanya soal pendanaan. Masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dibenahi, mulai dari pemahaman terhadap aksi konvergensi yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, hingga intervensi layanan yang belum sepenuhnya menyasar kelompok prioritas.

Baca Juga : Bank Jatim Berdayakan Pekerja Migran Indonesia Melalui Literasi Keuangan

"Kita tidak boleh hanya berfokus pada output kegiatan. Yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi," katanya.

Lebih lanjut, Alif mengingatkan bahwa stunting tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pemahaman keluarga terkait pemenuhan gizi anak, hingga kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak juga menjadi faktor penyebab stunting.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemerintah desa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran keluarga tentang pola asuh dan pemenuhan gizi yang baik.

Komitmen percepatan penurunan stunting juga telah masuk dalam program Nawakarsa Kabupaten Gresik, khususnya melalui penguatan layanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, prevalensi stunting ditargetkan turun hingga 14,2 persen pada 2029 dan terus ditekan menjadi 14 persen pada 2030.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan berbagai program pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan lebih terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan aksi konvergensi stunting, mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring hingga evaluasi.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait," ujar Edi.

Ia menambahkan, pemanfaatan Web Bangda menjadi instrumen penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Dengan sistem tersebut, berbagai intervensi dapat dipantau secara lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.