Meski Ngaku Proses Dikebut, Persiapan Krusial Angkutan Pelajar Kota Malang Belum Rampung

JATIMTIMES - Program angkutan pelajar gratis yang ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat ternyata masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Meski prosesnya diklaim terus dikebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mengakui sejumlah aspek krusial belum sepenuhnya rampung, mulai dari payung hukum, sosialisasi kepada pengemudi, hingga finalisasi mekanisme pembayaran operator angkutan.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pengundangan regulasi oleh Bagian Hukum. Di saat yang sama, Dishub juga terus melakukan sosialisasi kepada para pengemudi angkutan kota terkait standar operasional prosedur (SOP) layanan angkutan pelajar.

Baca Juga : Kasus Jual Beli Kios Pasar Induk Among Tani Batu Resmi Naik Tahap Penyidikan, Kejari Geledah Kantor UPT

"Update-nya sekarang masih menunggu diundangkan sama Bagian Hukum. Kedua, kita masih sosialisasi kepada pengemudi-pengemudi terkait SOP. Minggu ini kemungkinan kita undang lagi untuk bertemu dengan mereka," ujarnya.

Widjaja menegaskan layanan tersebut nantinya tidak dipungut biaya bagi pelajar. Namun, pemerintah tetap akan memberikan biaya operasional kepada operator angkutan melalui skema Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

Menurutnya, pembayaran tidak diberikan langsung kepada sopir, melainkan disalurkan melalui koperasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

"Sementara ini BOK-nya sekitar Rp6.700 per kilometer. Pembayarannya melalui koperasi, nanti koperasi yang membagi kepada sopir. Memang aturannya begitu," katanya.

Meski demikian, besaran pembayaran tersebut disebut masih akan difinalisasi dengan mengacu pada katalog yang berlaku.

Dari sisi pelayanan, Dishub memastikan program tidak sepenuhnya menggunakan rute baru. Angkutan pelajar akan memanfaatkan jalur angkutan kota yang sudah ada, kemudian ditambah untuk menjangkau sekolah-sekolah yang selama ini belum terlayani.

Baca Juga : LGBTQ Jadi Ancaman Negara, Puguh DPRD Jatim Dorong Aturan Turunan di Daerah

"Rutenya memakai jalur existing angkutan kota. Tapi kalau ada sekolah yang belum ter-cover, seperti contohnya SMP 23, nanti angkotnya akan masuk sampai ke sana," jelas Widjaja.

Ia mengakui seluruh persiapan saat ini masih dalam tahap finalisasi. Meski Wali Kota Malang menargetkan program dapat segera berjalan, Dishub masih berpacu menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis.

"Kita upayakan terus, sekarang memang masih finalisasi. Kita percepat terus, maraton ini," pungkasnya.