Belanja Modal Kota Malang Cuma 12,54 Persen, APBD Lebih Banyak Terserap di Belanja Rutin

JATIMTIMES - Besarnya anggaran yang mengendap dalam APBD Kota Malang kembali menyoroti persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, porsi belanja modal justru tercatat hanya 12,54 persen.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari proporsi ideal belanja pembangunan. Kondisi ini menjadi sorotan karena belanja modal merupakan pos anggaran yang secara langsung berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penambahan aset daerah.

Baca Juga : Krisis Air Bersih Hantui Kota Batu: Masalah Pipa Tua hingga 61 Persen Wilayah yang Lampaui Daya Dukung Lahan

Rendahnya belanja modal juga menjadi ironi ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih memiliki SiLPA APBD 2025 lebih dari Rp 300 miliar. Besarnya sisa anggaran tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh ruang fiskal yang tersedia berhasil diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Kondisi itu semakin kontras dengan kebutuhan Kota Malang yang masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur. Mulai dari persoalan jalan, drainase, fasilitas publik, hingga prasarana dasar lainnya yang membutuhkan dukungan anggaran secara konsisten.

Belanja modal yang hanya mencapai 12,54 persen pun memunculkan pertanyaan mengenai prioritas APBD. Terlebih, kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mendorong penguatan belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengakui rendahnya proporsi belanja modal tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang. Ia menyebut catatan tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan APBD 2027.

“Ini menjadi evaluasi bagi kami di Pemerintah Kota Malang untuk anggaran di 2027 untuk memperbaiki semuanya,” ujar Ali.

Ia menyebut ketentuan dalam kebijakan HKPD juga memberikan perhatian terhadap proporsi belanja daerah. Namun, Ali menegaskan, berbagai catatan terkait komposisi anggaran akan menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pemkot Malang menyebut SiLPA lebih dari Rp300 miliar tidak sepenuhnya disebabkan oleh efisiensi. Sebagian berasal dari pelampauan pendapatan daerah yang mencapai lebih dari Rp50 miliar.

Ali menjelaskan, pendapatan yang melampaui target tidak dapat langsung digunakan apabila belum tercantum dalam perencanaan anggaran. Karena itu, kelebihan tersebut masuk dalam SiLPA dan baru dapat dimanfaatkan melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Jadi ada efisiensi plus dari pelampauan PAD yang ditargetkan, yang disetujui bersama DPRD,” katanya.

Baca Juga : KPPN Apresiasi Tata Kelola MTsN 1 Kota Malang, Raih Peringkat III Satker Berkinerja Terbaik

Ruang fiskal tersebut rencananya akan dibahas dalam Perubahan APBD (PAK). Pemkot Malang memastikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu prioritas penggunaan anggaran tambahan.

Namun, persoalan utamanya bukan semata-mata berapa besar SiLPA yang nantinya kembali dibelanjakan. Tantangan terbesar Pemkot Malang adalah memastikan anggaran yang sudah tersedia tidak kembali berakhir sebagai sisa anggaran pada tahun berikutnya.

Sebab, besarnya SiLPA di satu sisi dan rendahnya belanja modal di sisi lain menunjukkan adanya persoalan yang perlu dijawab secara terbuka. Apakah pemerintah daerah kesulitan merealisasikan program, terlalu lambat mengeksekusi anggaran, atau memang belum memiliki perencanaan pembangunan yang cukup kuat.

Ali menyebut pemenuhan standar pelayanan minimal akan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran. Pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan primer masyarakat disebut menjadi sektor yang akan diutamakan.

“SPM itulah yang menjadi standar kita, pelayanan minimal yang kemudian menjadi keutamaan,” ujarnya.

Meski demikian, besarnya ruang fiskal yang tersedia tetap menuntut Pemkot Malang untuk tidak sekadar mengulang pola lama. APBD harus mampu bergerak dari sekadar tersusun dan terserap menjadi anggaran yang benar-benar menghasilkan pembangunan.

Terlebih, dengan belanja modal yang baru mencapai 12,54 persen, Pemkot Malang masih memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa anggaran daerah tidak hanya habis untuk membiayai rutinitas pemerintahan.