JATIMTIMES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas mengusulkan empat strategi komprehensif untuk mengatasi banjir yang dinilainya kian parah di Kota Malang. Usulan ini disampaikan menyusul lonjakan signifikan jumlah titik genangan dalam dua tahun terakhir.
Data BPBD mencatat peningkatan dari 182 titik genangan pada 2024 menjadi 298 titik pada 2025. Bagi legislator Jatim asal Dapil Malang Raya ini, tren tersebut menjadi alarm serius bagi arah pembangunan kota.
Baca Juga : Pemprov Jatim Gelontorkan Bantuan Rp 7 Milliar Lebih untuk Masyarakat Kabupaten Malang
“Data BPBD menunjukkan tren eskalasi titik genangan dari 182 titik (2024) menjadi 298 titik (2025). Banjir tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga mengancam keberlanjutan tata ruang kota,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menilai, sebagai kota metropolitan, pendidikan, dan wisata, Malang tidak boleh membiarkan persoalan banjir berulang tanpa kebijakan yang terukur dan berbasis data.
“Arah kebijakan berbasis data, analisis risiko, dan rekomendasi strategis untuk mengurangi dampak banjir hingga 50 persen dalam beberapa tahun ke depan sangat diperlukan,” tegasnya.
Puguh memaparkan, dampak banjir tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menekan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Pada 2023 tercatat 28 kejadian banjir dengan 120 titik terdampak dan potensi kerugian Rp45 miliar.
Tahun 2024 meningkat menjadi 36 kejadian dengan 182 titik terdampak serta kerugian Rp68 miliar. Sementara pada 2025, jumlah kejadian melonjak menjadi 45 kali dengan 298 titik terdampak dan potensi kerugian mencapai Rp85 miliar.
Menurutnya, peningkatan tersebut dipicu oleh alih fungsi lahan yang mengurangi ruang terbuka hijau, sistem drainase yang tidak lagi memadai, curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim regional, serta kondisi topografi Kota Malang yang berbentuk cekungan.
“Urbanisasi dan alih fungsi lahan mengakibatkan ruang terbuka hijau berkurang drastis dan mempersempit area resapan air,” jelasnya.
Baca Juga : Momentum K3, MPM Honda Jatim Gencarkan Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Ratusan Karyawan
Untuk mengurai persoalan tersebut, Puguh menawarkan empat pendekatan strategis. Pertama, penguatan infrastruktur dan tata ruang kota melalui revitalisasi sistem drainase dengan teknologi sensor untuk deteksi dini penyumbatan, pembangunan sumur resapan dan biopori, pemenuhan ruang terbuka hijau minimal 30 persen wilayah kota, serta moratorium alih fungsi lahan di daerah rawan banjir.
Kedua, penguatan manajemen risiko dan kesiapsiagaan, termasuk pemetaan risiko berbasis GIS, sistem peringatan dini berbasis komunitas yang terintegrasi dengan BMKG, serta edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan bencana.
Ketiga, kebijakan lingkungan yang tegas dan terarah, seperti restorasi daerah aliran sungai (DAS) Brantas dan anak sungainya serta penguatan regulasi pengelolaan limbah.
Keempat, kolaborasi dan pendanaan inklusif melalui kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur hijau, pembentukan dana darurat bencana daerah, serta integrasi kebijakan regional Jawa Timur untuk penanganan lintas wilayah. “Penanganan banjir di Kota Malang membutuhkan pendekatan holistik, adaptif, dan kolaboratif,” katanya.
Puguh menegaskan, persoalan banjir harus menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan Kota Malang 2026–2027. Rencana aksi penanganan banjir, menurutnya, perlu dimasukkan secara eksplisit dalam RPJMD dengan target pengurangan titik genangan hingga 50 persen agar beban ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak terus membesar.
