JATIMTIMES - Kebermanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah terus menuai kritik. Hasil riset dari Policy Research Center (Porec) mengungkap mayoritas warga menilai program ini justru lebih banyak menguntungkan elite dan pengelola, bukan anak-anak sebagai sasaran utama.
Temuan itu tertuang dalam laporan bertajuk Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? yang dirilis pada Maret 2026.
Baca Juga : Atap SMKN 1 Ampelgading Ambruk, 3 Kelas Rusak Sebabkan Kerugian Ratusan Juta
Survei nasional berbasis online tersebut melibatkan 1.168 responden. Dari jumlah itu, sebanyak 80,4 persen merupakan penerima langsung manfaat MBG atau memiliki anggota keluarga yang telah menerima program tersebut.
Adapun MBG sendiri menjadi salah satu program sosial dengan alokasi anggaran besar pada 2026, yakni mencapai Rp 335 triliun, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 171 triliun.
Riset Porec ini meneliti soal persepsi publik mana pihak yang paling diuntungkan dari program MBG. Hasilnya, sebanyak 88,5 persen responden menilai manfaat MBG lebih banyak mengalir ke elite politik dan pengelola program.
Rinciannya, 44,5 persen responden menyebut elite atau pejabat politik sebagai pihak yang paling diuntungkan. Sementara 44 persen lainnya menunjuk pengelola atau mitra SPPG.
Sebaliknya, hanya 6,5 persen responden yang menilai anak-anak sebagai pihak yang paling merasakan manfaat utama program.
Tak hanya soal persepsi manfaat, mayoritas responden juga menilai program ini rawan penyalahgunaan anggaran. Sebanyak 87 persen warga meyakini MBG memiliki risiko tinggi untuk dikorupsi.
Selain itu, 79 persen responden percaya ada oknum pengelola yang secara sengaja menurunkan kualitas makanan demi mengambil selisih keuntungan dari anggaran yang tersedia.
Kekhawatiran lain juga muncul terkait kesesuaian nilai anggaran dengan makanan yang diterima anak-anak. Sebanyak 76 persen responden merasa menu yang dibagikan tidak mencerminkan biaya Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi seperti yang tercantum dalam program.
Laporan tersebut juga memuat sejumlah testimoni warga yang menggambarkan kondisi di lapangan.
"Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa." Komentar salah satu responden.
Baca Juga : Ratusan Istri di Lamongan Gugat Cerai Suami di Awal 2026, Cekcok dan Ekonomi Salah Satu Pemicu
Ada pula responden yang menyoroti dugaan markup dalam proses pengelolaan anggaran.
"Sistem penyerapan anggaran sering dimarkup kongkalikong antara kepala dapur dan koordinator wilayah, akibatnya kualitas makanan dikurangi." Ujar responden lainnua.
Porec juga mencatat mayoritas responden tidak mendukung MBG dilanjutkan dalam bentuk seperti saat ini.
Sebanyak 80 persen responden menyatakan tidak setuju program diteruskan tanpa perubahan mendasar. Sementara hanya 20 persen yang masih mendukung keberlanjutan program.
Dalam laporannya, Porec menilai persoalan MBG terjadi pada dua lapis sekaligus. Pertama, krisis tata kelola yang ditandai kebijakan top-down, minim transparansi biaya per porsi, serta lemahnya pengawasan.
Kedua, persoalan struktural, di mana program yang seharusnya bersifat redistributif dinilai berubah menjadi arena keuntungan bagi elite melalui proyek publik.
Menurut tim peneliti, kondisi ini membuka ruang terjadinya markup, pemotongan anggaran, penurunan kualitas makanan, hingga risiko fatal seperti potensi keracunan akibat kegagalan sistemik.
Untuk diketahui, tim peneliti yang terlibat dalam riset ini terdiri dari Arif Novianto, Surya Eulogia Nolinia Zega, Sinergy Aditya Airlangga, dan Danang Puji Atmojo. Penelitian ini juga dibiayai secara mandiri oleh tim peneliti Policy Research Center (Porec) atau tanpa melibatkan instansi tertentu.
