JATIMTIMES – Musibah terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Madura, pada Minggu (2/8/2026) mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), R. Harisandi Savari. Selain menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban, legislator dari Fraksi PKS ini mendesak pemerintah untuk segera menggelar investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
Berdasarkan laporan sementara, kapal yang melayani rute Surabaya–Makassar itu mengangkut 232 penumpang dan 39 awak kapal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, lima penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara sisanya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.
Baca Juga : Profil Abdul Kholiq Zuhri, Advokat Asal Bondowoso di Balik Gugatan MK yang Pisahkan Anggaran MBG
"Kami turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami mendorong proses pencarian korban yang masih hilang dapat dimaksimalkan dengan melibatkan seluruh unsur Basarnas, TNI AL, Polairud, KSOP, serta instansi terkait," ujar Harisandi, Senin (3/8/2026).
Harisandi menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan pascakejadian semata. Penyebab pasti kebakaran harus diungkap secara tuntas agar menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, khususnya moda transportasi laut yang beroperasi di wilayah Jatim.
"Musibah ini harus diinvestigasi secara tuntas. Evaluasi wajib mencakup kelaikan teknis kapal, kesiapan alat pemadam kebakaran, prosedur tanggap darurat, hingga kepatuhan operator terhadap standar keselamatan. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Madura tersebut.
Ia mengingatkan agar tragedi serupa tidak terus berulang akibat lemahnya pengawasan di lapangan ataupun kelalaian dalam menerapkan SOP pelayaran.
Komisi D DPRD Jatim berkomitmen untuk mengawal penuh proses penyelidikan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jatim, Kementerian Perhubungan, dan seluruh instansi berwenang. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil investigasi menjadi acuan perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara nasional.
Baca Juga : Cahyo DPRD Jatim Ungkap Potensi Besar KBS: Dari Pusat Edukasi Hingga Penggerak Ekonomi
Selain itu, Harisandi mendesak seluruh operator kapal penumpang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap armadanya secara berkala, meningkatkan kompetensi awak kapal dalam merespons situasi darurat, serta memastikan seluruh peralatan keselamatan berfungsi optimal sebelum kapal diizinkan berlayar.
"Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut hanya bisa dijaga apabila aspek keselamatan benar-benar diutamakan, bukan sekadar formalitas pemenuhan syarat administratif. Keselamatan penumpang harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan transportasi laut," pungkas Harisandi.
